| Dua jaksa Bidang Intelijen Kejati Sumut, Joice V Sinaga dan Lamria Sianturi saat menjadi pembicara di KISS FM. (Foto/Istimewa) |
Medan - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menggelar kegiatan Jaksa Menyapa di Radio KISS FM, Jalan Cut Nyak Dien Medan, Kamis (10/3/2022) dengan mengusung topik "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual".
Kepala Kejati (Kajati) Sumut Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan mengatakan, kegiatan Jaksa Menyapa menjadi bagian penting kejaksaan untuk memberikan pencerahan dan pendidikan guna menumbuhkan kesadaran hukum secara lebih luas dan mudah.
Pada akhirnya, masyarakat bersedia mendukung kebijakan penegakan hukum yang baik, benar dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Program ini juga dimaksudkan untuk menghadirkan komunikasi dua arah antara institusi kejaksaan dan masyarakat. Di satu sisi masyarakat memperoleh solusi dan pencerahan terkait permasalahan hukum yang dihadapi. Di sisi lain, kejaksaan mendapat banyak masukan," ujar Yos.
Kegiatan Jaksa Menyapa ini dipandu Galuh sebagai penyiar KISS FM Medan dengan pembicara Joice V Sinaga dan Lamria Sianturi (jaksa fungsional di Bidang Intelijen Kejati Sumut).
Pembicara dalam kegiatan ini menyampaikan, beberapa hal terkait apa penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, siapa sajakah biasanya pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan siapa sajakah biasanya korban kekerasaan seksual terhadap anak.
Joice V Sinaga dan Lamria Sianturi mengupas lebih dalam terkait kekerasan seksual terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. "Pelaku dari tindak kekerasan seksual pada anak ini akan dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Hukumannya berat agar memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain," ujar Joice.
Dalam kesempatan itu, Joice dan Lamria juga menyampaikan bagaimana proses hukum terhadap pelaku dan korban yang masih berada dibawah umur.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih) 12 tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
"Undang-Undang ini mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak," pungkas Joice. (rds)