| Presiden Joko Widodo dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto/net) |
Medan - Wacana Jokowi 3 Periode menjelang pesta demokrasi 2024 terus berlanjut. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berkomentar.
Dikutip dari Kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3/2022), Luhut mengatakan peluang Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 3 periode bukan sesuatu yang mustahil jika konstitusi membolehkan.
Saat ini, kata Luhut, Jokowi patuh dengan UUD 1945 yang mengatur bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode.
“Kalau soal mungkin tidak mungkin itu DPR yang menentukan. Kalau konstitusinya berubah kan bisa (menjabat tiga periode). Wacana publik (soal presiden tiga periode) itu kan bagian dari demokrasi, ya tidak masalah kan,” ujar Luhut saat ditanya Deddy, dalam acara Deddy Corbuzier Podcast bertema Jokowi 3 Periode.
Dalam sebuah negara demokrasi, menurut Luhut, berbagai wacana yang muncul di masyarakat harus dihormati, termasuk soal presiden tiga periode. Namun perubahan konstitusi hanya bisa dilakukan oleh wakil rakyat di DPR.
“Ini negara demokrasi, yang bikin hastag ‘Turunkan Jokowi’ ya gakpapa, terus yang bersuara tiga periode ya gakpapa. Kalau suara ini (Jokowi tiga periode) membesar ya silakan, ditanggapi atau tidak oleh DPR. Kalau DPR tidak respons ya tidak apa-apa,” lanjut dia.
Luhut memastikan Jokowi adalah pejabat yang taat pada aturan. Saat ini konstitusi mengatur bahwa presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode sehingga otomatis Jokowi akan patuh.
“Pak jokowi itu taat konstitusi, sekarang konstitusinya dua ya beliau taat. Kalau nanti ada yang bilang rakyat ini minta begini-begini terus DPR berproses, parpol berproses segala macam. Kalau sampai di MPR ‘karena keadaan dan situasi meminta, ya udah deh kita tunda (Pilpres) dulu sehari, setahun atau dua tahun, atau tiga tahun’ ya itu kan sah-sah saja,” ujar Luhut.
“Sekarang kan eranya bebas, tidak seperti dulu. Pak Jokowi kan diam saja, apanya yang tidak konstitusional, wong bukan beliau yang ngomong, suara itu (Jokowi tiga periode) kan di bawah. Itu kan suara rakyat, kalau suara rakyat itu besar, DPR-nya kan harus dengar, itu kan konstituen. Kalau ada masyarakat yang ingin Pak Jokowi lebih lama itu hak dia,” jawabnya.
Diberitakan sebelumnya, pada 7 Maret 2022, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menggelar konferensi pers secara virtual menyikapi wacana penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mahfud menyampaikan Presiden Joko Widodo mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa Pemilu tetap digelar pada 2024.
“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden baik untuk menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun,” kata Menkopolhukam saat jumpa pers, beberapa hari lalu.
Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.
“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud. (sp/qr)