Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Delapan Calon Anggota KPID Sumut Somasi Gubernur Sumut

Jumat, 11 Maret 2022 | 19:00 WIB Last Updated 2022-03-11T12:00:09Z

Delapan calon anggota KPID Sumut didampingi kuasa hukumnya menunjukkan surat somasi ke Gubernur Sumut. (Foto/Istimewa)

Medan - Delapan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 yakni Valdesz Junianto Nainggolan, Tua Abel Sirait, Robinson Simbolon, T Prasetyo, Topan Bilardo Marpaung, Viona Sekar Bayu, Eddy Irawan dan Muhammad Ludfan melakukan somasi terhadap Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.


Somasi ini yang kali kedua setelah mereka melakukan somasi terlebih dahulu kepada Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto. Kuasa hukum delapan calon anggota KPID Sumut, Ranto Sibarani mengatakan, bahwa somasi tersebut terkait surat yang diklaim sebagai Surat Keputusan (SK) perpanjangan Komisioner KPID Sumut periode 2016-2019.

Di mana, surat Nomor: 800/8211 tertanggal 12 Agustus 2019 dan ditandatangani Sekda Provsu Sabrina itu digunakan oleh dua komisioner yakni Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang untuk mengikuti seleksi KPID Sumut periode 2021-2024.

"Kami minta kepada Gubernur Sumut untuk menjelaskan terkait keabsahan atau legalitas surat perpanjangan masa jabatan anggota KPID Sumut periode 2016-2019. Selanjutnya, melakukan klarifikasi terkait legalitas surat tersebut," kata Ranto kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Ranto meminta agar Edy Rahmayadi mencabut dan membatalkan surat perpanjangan itu. Sebab, diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp3,6 miliar.

"Surat perpanjangan tersebut telah merugikan kepentingan hukum klien kami. Karena menyebabkan dua mantan anggota KPID Sumut 2016-2019 lulus seleksi, tanpa mengikuti seluruh tahapan yang ada," ujarnya.

Diungkapkan Ranto, surat perpanjangan masa jabatan anggota KPID Sumut periode 2016-2019 tersebut ternyata bukan dalam bentuk SK, melainkan hanya surat biasa yang dibuat secara sepihak.

Padahal, secara jelas surat yang diajukan oleh KPID Sumut tertanggal 10 Juni 2019, Ketua KPID Sumut masa itu memohon penandatanganan SK perpanjangan anggota KPID Sumut periode 2016-2019. Di sisi lain, surat perpanjangan ini tidak bersifat tegas.

Sebab, pada poin angka 8 dalam surat menerangkan "bahwa saudara tetap bertugas sampai terpilih dan dilantiknya anggota KPID Sumut yang baru". Kata saudara dalam surat itu jelas merujuk perpanjangannya hanya pada Ketua KPID Sumut

"Surat perpanjangan yang diklaim SK perpanjangan jelas tidak sah. Selain tidak ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumut, juga bukan merupakan Surat Keputusan sebagaimana mestinya," pungkas Ranto. (rds)