Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Program Kepariwisataan Belum Ada Kemajuan, DPRD Sumut: "Perlu Tindakan Ekstrim"

Jumat, 11 Maret 2022 | 19:37 WIB Last Updated 2022-03-11T12:37:51Z

Wakil Ketua DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. (Foto/Istimewa)

Medan - Program kepariwisataan di Sumut belum ada kemajuan. Sehingga perlu adanya tindakan ekstrim terhadap para kepala daerah agar ikut mendukung kesuksesan program-program kepariwisataan.


"Selama ini, terlihat hanya instansi yang menangani kepariwisataan saja yang getol mensosialisasikan program-program kepariwisataan. Tapi tidak didukung maksimal oleh kepala daerah. Akhirnya, program yang dicanangkan belum menunjukkan hasil yang maksimal," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, Jumat (11/3/2022).

Berkaitan dengan itu, diperlukan sinergitas yang kuat antara instansi yang menangani kepariwisataan dengan para kepala daerah, untuk pembenahan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang kepariwisataan.

Bendahara DPW PKB Sumut ini mencontohkan objek wisata Danau Toba yang merupakan salah satu destinasi wisata internasional. Namun, hingga kini tempat wisata tersebut belum menunjukkan arah perbaikan yang signifikan pada pembenahan tata kelola serta keseriusan untuk memperbaiki dampak pencemaran lingkungan.

"Di sinilah perlu diterapkan tindakan ekstrim terhadap perusahaan yang mencemari Danau Toba. Seperti Keramba Jaring Apung (KJA) dan perhotelan yang membuang limbahnya ke danau kebanggaan masyarakat Sumut itu," tukas Zeira.

Politisi muda dan vokal ini menambahkan, jika pemerintah hanya menghimbau para pengusaha agar menutup KJA-nya tanpa dibarengi dengan sanksi yang tegas, tentu akan membutuhkan waktu sangat panjang membersihkan KJA dari perairan Danau Toba.

Selain itu, kepariwisataan Sumut juga belum terlihat adanya perbaikan sumber daya manusia. Sehingga diperlukan edukasi untuk merubah mindset masyarakat sekitar objek wisata agar menyadari bahwa kepariwisataan merupakan sumber kehidupan yang sangat menjanjikan.

"Jadi banyak yang harus dilakukan untuk menunjang program kepariwisataan di Sumut yang membutuhkan tindakan yang ekstrim, baik individual maupun terhadap pemangku kepentingan. Agar apa yang telah dicanangkan  pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dapat didukung dan disukseskan semua pihak," jelas Ketua Fraksi Nusantara ini. (rds)