Medan - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Isnayanda dan Saut Hasibuan dari Kejati Sumut diminta untuk melakukan pengembangan pemeriksaan terhadap Yudi Hariadi, eks pejabat perkreditan Bank Sumut cabang Tembung karena mengeluarkan 79 Sertifikat Hak Guna Bangunan(SHGB) milik PT Agung Cemara Realty ( ACR) yang menjadi agunan di bank milik Pemprovsu tersebut tanpa prosedur yang benar.
“Yudi sangat berperan aktif keluarnya 79 SHGB sebagai jaminan Mujianto di Bank Sumut dijadikan jaminan di bank lain atas nama terdakwa Canakya Suman, tapi akhirnya gagal bayar,” ucap Ketua Majelis Hakim Immanuel saat memeriksa 7 orang saksi, diantaranya Yudi Hariadi bagian Perkreditan Bank Sumut Cabang Tembung serta Muhtihuddin, eks Kacab Bank Sumut cabang Tembung, Petrus Raja Gopal, eks supervisor bank dan 4 eks pejabat bank pemerintah di Medan, Senin (5/9/2022).
7 saksi tersebut diperiksa dalam perkara terdakwa Canakya Suman, Direktur PT Krisna Agung Yudha Abadi ( KAYA) yang didakwa melakukan korupsi kredit modal kerja senilai Rp 39,5 miliar di Bank BTN Cabang Medan.
Hakim Immanuel menilai, saksi Yudi memberi peluang bagi Canakya untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp 39,5 miliar .Sebab dengan diperlihatkan 79 SHGB yang masih jadi jaminan di Bank Sumut itu kepada pihak bank BTN menjadi salah syarat bagi terdakwa Canakya untuk mengajukan kredit.
Menurut hakim, 79 SHGB milik Mujianto tersebut diserahkan kepada terdakwa Canakya Suman untuk diperlihatkan kepada pejabat Bank BTN yang bakal menyetujui permohonan kredit Canakya Suman. Padahal Canakya bukan nasabah bank Sumut.
"Kenapa Anda mau mengeluarkan jaminan tersebut sebelum ada pelunasan dari Mujianto. Apakah anda mendapat iming-iming dari Canakya,” tanya hakim
Yudi menjawab, keluarnya 79 SHGB milik PT ACR tersebut karena Canakya berjanji akan melunasi Hutang Mujianto di bank Sumut.
“Saya memperlihatkan jaminan kredit kepada Canakya sebelum ada pelunasan suatu yang tak lazim,” ujar Yudi.
Setelah membawa SHGB ke bank BTN pada saat gelar Legal Meeting di akhir Februari 2014 silam, lalu Yudi mengaku meninggalkan 79 SHGB tersebut dan tidak membawanya lagi ke Bank Sumut.
Namun keterangan Yudi bertolak belakang dengan Petrus Raja Gopal, pegawai Bank BTN Cabang Medan yang dihadirkan sebagai saksi.
Menurut Gopal, dia mengambil 79 SHGB tersebut dari bank Sumut, pada 3 Maret 2014 sore hari. Padahal keterangan Yudi menyebut, bahwa dirinya tidak lagi membawa ke Bank Sumut.
"Jadi siapa yang membawa pulang itu sertifikat ke bank Sumut lagi? Sehingga pada tanggal 3 Maretnya Raja Gopal menjemput kembali SHGB itu ke Bank Sumut?," tanya hakim Immanuel kepada kedua saksi.
"Saya mengambil jaminan kredit tersebut atas perintah atasan saya pak hakim. Itu pada 3 Maret 2014. Namun saya lupa wajah orang yang memberi jaminan tersebut,” ujar Petrus Raja Gopal.
“Masak anda tidak mengenal wajah yang memberi jaminan kredit tersebut kepada saudara,” ujar Hakim Immanuel kepada Gopal
Gopal berulangkali melirik wajah Yudi dan Muhtihuddin yang berada di sebelahnya. Sekali lagi Gopal menjawab tidak mengenalinya. ”Maaf pak hakim, saya tidak mengenalinya,” ujarnya berulang -ulang
Keterangan Gopal dan Yudi ini membuat hakim sedikit berang. ”Diantara kalian berdua ini siapa yang berbohong,” tanya hakim lagi
Menurut dia, orang yang memberi keterangan tidak benar di muka persidangan bisa dijerat pasal 242 KUHP.
Ternyata melalui penyerahan 79 SHGB tanpa berita acara penyerahan tersebut, terdakwa Canakya menerima permohonan kredit sebesar Rp 39,5 miliar diantaranya Rp 13,4 miliar untuk menutupi hutang Mujianto di Bank Sumut cabang Tembung.
Menyingung adanya perintah hakim untuk mengusut Yudi yang berpeluang merugikan negara Rp 39,5 miliar itu,JPU Saut Hasibuan menyebutkan masih mendalami keterlibatan saksi itu. (nz)
