Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Didakwa UU ITE dan TPPU, Hasrul Benny: Dakwaan Jaksa Tidak Relevan

Selasa, 23 Agustus 2022 | 18:25 WIB Last Updated 2022-08-23T11:25:42Z

Hasrul Benny Harahap. (Foto/Istimewa)

Medan -
Fakar Suhartami Pratama atau kerap disapa Fakarich akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (23/8/2022). Dalam sidang beragendakan dakwaan ini, jaksa penuntut umum (JPU) Julita Rismayati Purba dan Chandra Naibaho mendakwa Fakar dengan UU ITE, penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).


Dalam persidangan tersebut, Tim penasehat hukum Fakar dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan yang dihadiri Stella Guntur SH, Wili Erlangga SH, Ragil M SH, M Iman SH, dan Jefri Sipahutar SH tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi pada pekan depan.

Terpisah, Hasrul Benny Harahap dalam keterangannya menanggapi tentang dakwaan JPU yang dinilai tidak relevan dengan apa yang dilakukan Fakar. Pasalnya, Fakar dalam kegiatannya menjalankan kursus Trading seperti Forex telah menjalankan kursus trading kepada murid pelatihannya dengan mengajarkan seluruh pelatihan seperti teknikal dan bagaimana mengenali pola-pola dalam melakukan trading saham.

"Namun dalam dakwaan yang dikenakan adalah hoax dan menyebarkan informasi tentang judi online dalam UU ITE, serta penipuan dalam KUHPidana dan UU TPPU tersebut dinilai seperti dakwaan yang terlalu terburu-buru dalam menaikkan perkara, karena perkaranya tersebut sudah menjadi isu nasional dan dinaikkan bersama Indra Kenz," beber Benny.

Benny juga menilai, dalam dakwaan hoax, judi dan penipuan, salah kaprah. Sebab, menjadi pertanyaan apa memangnya yang sudah dilakukan Fakar sehingga didakwa seperti itu?.

"Apa yang dilakukan oleh Fakar adalah murni trading, dan dalam BAP tidak ada aliran dana dari murid pelatihannya kepada Fakar," kata Benny, yang telah mengajukanpenangguhan penahanan terhadap kliennya ini.

"Jika murid tersebut mengalami kerugian, itu adalah murni resiko dari trading. Namun jangan salah, banyak juga murid dari pelatihan Fakar yang mengalami keuntungan, maka hal tersebut akan kami buktikan nanti di persidangan," tandas Benny.

Usai Tim penasehat hukum Fakar yang tidak menyatakan eksepsi, maka majelis hakim diketuai Marlyus MS akhirnya melanjutkan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi, pada pekan depan.

Sementara, dalam dakwaan JPU menyebutkan bahwa perkara ini bermula sekitar awal 2019 lalu, saat saksi Brian Edgar Nababan selaku customer support Binomo pada perusahaan Rusia 404 group diminta perusahaan Binomo untuk menghubungi terdakwa Fakar.

"Adapun tujuannya yakni menawarkan untuk membuat konten video terkait mempromosikan Binomo dengan bayaran antara Rp 20-Rp 30 juta. Setelah terdakwa menerima tawaran tersebut selanjutnya terdakwa membuat konten video untuk mempromosikan binomo tersebut di Hotel Adimulia Medan," kata JPU.

Lanjut dikatakan JPU, setelah selesai membuat konten video yang mempromosikan Binomo tersebut, lalu terdakwa menerima pembayaran dari Perusahaan Binomo sebesar Rp 25 juta.

"Selain itu, terdakwa juga membuat konten video binomo lainnya yang diunggah di media sosial youtube, instagram/instagram story dan website http://fakartrading.com sehingga membuat orang menjadi tertarik untuk bermain binomo dan belajar mengikuti kursus trading binomo yang diajarkan terdakwa, diantaranya adalah Saksi Gentur Ratih Ayu Widari, Saksi Debora Novina Ambarita, Saksi Johan Christian Lumbantobing, Saksi T. Ibrahim Oaedi, Saksi Said Fuad Abbad," beber JPU.

JPU mengatakan untuk mempermudah orang mengakses aplikasi binomo tersebut, kata jaksa, selanjutnya terdakwa mendaftar sebagai afiliator di binomo.

"Setiap orang yang mau mengikuti kelas Fakar Trading Binomo milik terdakwa tersebut, terlebih dahulu diwajibkan membayar sejumlah uang. Selanjutnya, orang yang telah terdaftar dalam kelas kursus pakar trading binomo tersebut, dimintai nomor handphonenya masing-masing untuk dimasukkan ke dalam grup telegram yang dikelola terdakwa," katanya.

Oleh sebab itu jaksa menjerat terdakwa dengan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (1) subs Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan serta Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (nz)