Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

PH Minta Hakim Bebaskan Terdakwa Mantan Kadishub Binjai Atas Dakwaan Korupsi

Sabtu, 18 Juni 2022 | 11:17 WIB Last Updated 2022-06-18T07:54:21Z

Tim Penasehat Hukum terdakwa Syahrial, mantan Kadishub Kota Binjai, saat membacakan nota pembelaan dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Binjai, Jumat (17/6/2022). (Foto/Istimewa)

Medan -
Pengadilan Tipikor Medan kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan CCTV dan 4 paket pekerjaan dengan terdakwa Syahrial mantan Kepala Dinas Perhubungan ( Kadishub) Binjai, Jumat (17/6/2022).


Dalam sidang kali ini, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang diketuai Erika Ginting menjadwalkan sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan/pledoi yang dilakukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

Seperti diketahui, sepekan lalu Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Kejari Binjai menuntut terdakwa Syahrial 5 tahun penjara karena melanggar pasal 2 UU Korupsi.

Disidang kali ini, hakim Erika Ginting mempersilahkan terdakwa Syahrial menyampaikan pembelaan dihadapan puluhan pengunjung  sidang yang memadati ruang Cakra 9 PN Medan itu.

Syahrial  menangis saat membacakan nota pembelaan (pledoi) pribadinya. Syahrial merasa dizholimi dalam perkara ini.

"Saya selalu berdoa semoga orang-orang yang saya sayangi  tetap mendukung Saya dalam menghadapi kezholiman ini," ucapnya.

Syahrial juga tidak percaya dengan apa yang dipersangkakan kepadanya. "Semoga majelis hakim  cermat dan memberikan keadilan kepadanya," lanjutnya.

Di persidangan, CCTV PT Z (kamera pengawas) ada dan berfungsi, tidak fiktif dan tidak ada indikasi mark up (penggelembungan anggaran). Sudah pula dicatat menjadi aset Pemko Kota Binjai.

“Bagaimana bisa saya dituntut pidana denda dan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara sementara faktanya tidak ada aliran dana ke Saya?,” katanya.

“Dengan segala kerendahan hati, saya yakin dan percaya majelis hakim tahu bila mengacu kepada fakta persidangan, saya tidak bersalah. Karenanya saya bermohon hakim dapat  memutus perkara ini dengan arif dan bijaksana," tutupnya.

Sebelumnya, Saiful Hasibuan ST SH MH selaku Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya setebal 307 lembar tersebut  memohon majelis hakim nantinya membebaskan terdakwa Syahrial dari segala tuntutan JPU.

Menurutnya, konstruksi tindak pidana korupsi yang terungkap di persidangan telah terbantahkan. Bahkan auditor yang dihadirkan JPU dari Kejari Binjai, Fetty Sondang Riama mengakui adanya kesalahannya prosedur dalam melakukan audit kerugian keuangan negara yang bukan saja penjumlahannya bersalahan tapi juga tidak bisa melalui telaah.

“Tidak bisa melakukan kalkulasi kerugian keuangan negara hanya berdasarkan berkas yang disodorkan penyidik. Hal itu telah dikaunter auditor yang dihadirkan tim PH terdakwa bahwa menurut ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004, wajib dilaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Jadi tidak boleh melalui telaah semata,” tegasnya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memiliki konsideran dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya di Pasal 1 angka 23 bahwa Syahrial  sebagai PA telah melimpahkan kewenangan pekerjaan keempat paket dimaksud kepada PPK Juanda Prastowo (terdakwa berkas penuntutan terpisah.

Demikian  seolah-olah terdakwa sengaja memecah anggaran menjadi 4 paket pekerjaan yakni pengadaan CCTV PTZ, belanja  dan bahan perbaikan perangkat pengaman bus, pengadaan Video Wall Controller sebesar pekerjaan persiapan lahan dan Kantor Unit Pelaksana Teknis Bus Rapid Transit (UPTD BRT), kata Syaiful perspektif hukum yang salah dan tidak berdasar.

Mirisnya lagi, fakta terungkap di persidangan sejumlah CCTV yang disita penyidik pada Kejari Binjai bukanlah barang bukti (BB) terkait dengan perkara yang sedang disidangkan dan tidak pernah dikroscek ke pihak terkait di Dishub Kota Binjai.

“Keempat paket pekerjaan tersebut faktanya telah melalui tahapan dan telah dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Binjai. Sudah ketuk palu. Bukan terdakwa atas kewenangannya atau jabatannya menjadikan anggaran tersebut menjadi 4 paket pekerjaan lewat Penunjukan Langsung (PL).

Demikian juga tentang tuduhan JPU tentang keadaan terdakwa sehingga merugikan keuangan negara. Menurut Syaiful UU Korupsi tidak mengenal kealfaan atau kelalaian, tapi harus adanya kesengajaan.

Untuk mendengar replik JPU, sidang kembali ditunda oleh majelis hakim hingga pekan depan.

Pada persidangan pekan lalu JPU Nanda Lubis menuntut Syahrial  5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar UP kerugian keuangan negara Rp194.489.370 subsidair 1 tahun penjara.

Sedangkan Juanda Prastowo selaku PPK (masuk Daftar Pencarian Orang / DPO) lewat persidangan inabsentia dituntut lebih berat yakni  6 tahun penjara  denda Rp200 juta subsidair 6 bulan dan membayar UP kerugian keuangan negara Rp194.489.370. (nz)