Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Bank Plat Merah dan BUMN Ini Digugat ke Pengadilan Minta Ganti Rugi Rp 27 M

Selasa, 24 Mei 2022 | 18:09 WIB Last Updated 2022-05-24T11:10:39Z

Advokat Ivan Sahat Rajali saat memberikan keterangan. (Foto/Istimewa)

Medan -
Salah satu bank plat merah yang ada di Kota Medan dan salah satu instansi BUMN ini digugat ganti rugi sebesar Rp 27 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Medan karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum.


Hal itu disampaikan Rosdiana Tamba melalui kuasa hukumnya Ivan Sahat Rajali Sirait SH didampingi Ramadhany Nasution SH MH, Depris Rolan Sirait SH S.IP, kepada wartawan seusai sidang di PN Medan, Rabu (24/5/2022).

"Agenda kita hari adalah sidang pertama terhadap gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat I PT Bank S tergugat II PT P dan tergugat III oknum Notaris berinisial AP. Turut Tergugat I perusahan asuransi di Jalan Iskandar Muda Medan dan turut tergugat II Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)," ujarnya.

Namun, sambung Ivan, sidang tersebut terpaksa ditunda oleh majelis hakim yang diketuai Eliwarti dikarenakan para tergugat dan turut tergugat tidak hadir, sehingga majelis hakim menunda persidangan hingga 3 minggu kedepan tanggal 07 Juni 2022 dengan agenda pemanggilan para pihak.

"Saat ini ada juga perkara masih berproses di Polda Sumut terkait laporan kita terhadap beberapa pihak dari PT P dan juga dugaan pemalsuan yang kita laporkan adalah oknum notaris AP saat sedang ditangani oleh Dirkrimum Polda Sumut," sebutnya.

Nah, sambung Ivan, dalam perkara ini, adapun materi gugatan kita terkait adanya pelelangan yang dilakukan oleh pihak PT Bank S, yang pada tahun 2008 klien kita ada melakukan perjanjian kredit ke PT Bank S dan salah satu dokumen digunakan oleh PT P yang membubuhi akta notaris inisial AP.

"Sehingga sampai saat ini SPBU milik klien kita yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas tidak dapat beroperasi. Atas perkara ini, total kerugian klien kita saat ini kurang lebih mencapai Rp27 miliar," katanya.

Dikatakan Ivan, gugatan ini berawal dari SPBU milik kliennya Rosdiana Tamba dilakukan pemberhentian oleh PT. P dengan menggunakan nomor Akta Notaris berinisial AP.

Sebab, kata Ivan, kliennya Rosdiana Tamba tidak pernah bertemu, mengenal, bahkan menandatangani/membubuhi cap jempol di dalam minut Akta Notaris tersebut terkait Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU. 

"Yang notabenenya kontrak perjanjian kerjasama ibu Rosdiana Tamba yang sesungguhnya ada dengan GM P sejak tahun 2009," sebutnya.

Namun, pada tahun 2014, kliennya terkejut dikarenakan ada Akta Perjanjian Kerjasama yang dikeluarkan oleh Notaris inisial AP. Dan pada bulan maret 2022, kliennya melalui anaknya menemui Notaris AP di kantornya. Dan terhadap Notaris AP dimintakan Salinan Akta.

"Akan tetapi sampai dilakukannya upaya hukum. Tidak ada juga konfirmasi dari Notaris inisial AP," sebutnya.

Atas dasar itu, pihaknya membuat gugatan melawan hukum ke PN Medan dengan tergugat I PT BANK S, Tergugat II PT P (Persero), Tergugat III Notaris/ PPAT AP.

Kemudian, pihaknya juga melakukan upaya hukum tindak pidana ke Polda Sumut serta telah membuat pengaduan secara tertulis terhadap dugaan tindak pidana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum notaris tersebut, melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Sumut di Jalan Putri Hijau, Medan yang saat ini juga sedang berproses secara hukum. (nz)