Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Terbukti Korupsi Penyimpangan Pengelolaan DAPM, Empat Terdakwa Dihukum Bervariasi

Jumat, 01 April 2022 | 21:12 WIB Last Updated 2022-04-01T14:13:44Z

Para terdakwa saat menjalani sidang pembacaan putusan. (Foto/Istimewa)

Medan -
Hakim Ketua, Bambang Sutardodo menjatuhkan hukuman kepada empat terdakwa perkara korupsi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), dengan bervariasi, Jumat (1/4/2022).


Terdakwa Mijan Siregar selaku Ketua Pengurus Badan selama 3 tahun 2 bulan penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara tiga terdakwa lain yakni Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) DPAM Tanti Tarida Harahap, Sekretaris Saipul Bahri dan Bendahara Masreni Siregar dihukum masing-masing selama 3 tahun 6 bulan serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar hakim Bambang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Selain itu, terdakwa Tanti, Saipul dan Masreni juga dibebankan untuk membayar Uang Pengganti (UP) kerugian keuangan negara dengan jumlah yang berbeda-beda.

"Dengan ketentuan jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita untuk dilelang. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan," pungkas hakim.

Majelis hakim menyatakan, adapun hal memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan hal meringankan, para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berlaku sopan di persidangan dan telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara.

"Keempat terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucap hakim.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ferry M Julianto yang sebelumnya menuntut keempat terdakwa masing-masing selama 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

JPU juga menuntut para terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara masing-masing sebesar Rp 700 juta.

Dalam dakwaan JPU Ferry M Julianto, bahwa DAPM Tahun 2016-2020 berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNMP-MPd) yang bersumber dari APBN.

Namun, terjadi dugaan penyimpangan pengelolaan DAPM 2016 sampai 2020. "Jumlah sisa pinjaman pokok SPP tahun 2015 yang sedang bergulir dilaporkan tidak tepat," ujar JPU.

Kemudian, Pengurus UPK diduga tetap mencairkan pinjaman kepada kelompok SPP meski tanpa verifikasi. Dana itu disebut tetap dicairkan tanpa pengajuan proposal dari kelompok.

"Pengurus UPK tidak membuat laporan keuangan atau pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran pinjaman kepada Kelompok SPP sejak tahun 2016 sampai 2020," cetus Ferry.

Selain itu, pengembalian cicilan pinjaman juga diduga tidak langsung disetorkan kepada bendahara pengurus UPK. JPU menduga, pengurus UPK menggunakan duit tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan DAPM tahun 2016 sampai 2020 di Kecamatan Padang Bolak Julu sebesar Rp2.801.885.844," beber JPU. (rds)