
Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin ditetapkan tersangka atas kasus kerangkeng manusia. (Foto/Istimewa)
Medan - Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) menetapkan status tersangka kepada Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin atas kasus tewasnya penghuni kerangkeng manusia yang berada di rumah pribadinya, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumut.
Dalam keterangan pers yang disampaikan langsung Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka ini setelah Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus kerangkeng manusia ini.
"Awalnya menetapkan delapan tersangka, kemudian tim koordinasi dengan Komnas HAM, termasuk LPSK," kata Kapolda kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).
Diterangkan Kapolda Sumut, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar perkara dalam kasus kerangkeng manusia milik Terbit Rencana Peranginangin.
"Tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP (Terbit Rencana Peranginangin) sebagai orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggungjawab terhadap tempat itu, dan ditetapkan sebagai tersangka," terangnya.
Panca Putra menegaskan, TRP disangkakan melanggar pasal 2, pasal 7 Pasal 10 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Hasil gelar perkara terhadap TRP ditetapkan sebagai tersangka, dijerat pasal 2 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1 jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan/atau Pasal 333 KUHP, Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 353 penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia, serta Pasal 170 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP. "Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP," tegas Kapolda Sumut.
Kapolda Panca melanjutkan, penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumut bekerja secara profesional dalam menangani kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Peranginangin.
"Saat ini penyidikan masih terus berproses melengkapi semua alat bukti yang ada. Dalam waktu dekat kita tuntaskan perkara ini," tegasnya.
Dalam kasus ini, sebelumnya polisi telah lebih dulu menetapkan 8 tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin. Para tersangka terancam 15 tahun penjara.
"Tujuh orang inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP, dan HG dipersangkakan Pasal 7 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman 15 tahun + 1/3 ancaman pokok," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi.
"Dua orang inisial SP dan TS pasal yang dikenakan Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," lanjutnya.
Hingga saat ini, kedelapan tersangka belum dilakukan penahanan karena kooperatif serta penyidik masih mengembangkan peristiwa tersebut.
"Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, kedelapan orang ini belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan terhadap peristiwa ini," urai Hadi.
Setelah itu, untuk proses pendalaman penyidikan. Polisi pun memeriksa istri dan adik perempuan dari Terbit Rencana. Tak hanya itu, juru masak, sekuriti, hingga pengawas PKS milik Terbit pun diperiksa polisi.
Kasus ini berawal dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Terbit saat melakukan penggeledahan dalam kasus korupsi. Kasus ini kemudian didalami oleh kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku menemukan kekerasan yang sangat sadis dalam kasus kerangkeng ini.
"Semuanya sadis! Tapi, sepanjang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan selama kurang-lebih 20 tahun, saya belum pernah menemukan kekerasan sesadis ini," kata Edwin dalam konferensi pers di gedung LPSK, Rabu (9/3/2022) lalu. (qr)