Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Resmi Dilantik Presiden Jokowi, Ini Daftar Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Rabu, 13 April 2022 | 03:38 WIB Last Updated 2022-04-12T20:38:38Z

Presiden Jokowi resmi melantik anggota KPU-Bawaslu 2022-2027. (Foto/Istimewa)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat dan disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (12/4/2022).


Pelantikan digelar secara terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pelantikan diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

Setelah itu, Keppres tentang Pengangkatan Anggota KPU dan Bawaslu dibacakan. Kemudian, Jokowi memimpin pembacaan sumpah jabatan. Para anggota KPU dan Bawaslu mengikuti ucapan sumpah jabatan yang dibacakan Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian petikan sumpah yang dibacakan Jokowi dan diikuti oleh pejabat dilantik.

Berikut daftar anggota KPU dan Bawaslu:

KPU:
1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy'ari
3. Mochammad Afifuddin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Melaz

Bawaslu:
1. Lolly Suhenty
2. Puadi
3. Rahmat Bagja
4. Totok Haryono
5. Herwyn Jefler H Malonda

Setelah dilantik, Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Ketua KPU, sementara Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu. Sebelumnya, Jokowi mengatakan tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada pertengahan tahun 2022.

"Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai," ucap Jokowi saat memberikan pengantar rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, seperti ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).

Jokowi mengatakan tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku. "Karena memang ketentuan undang-undangnya 20 bulan sebelum pemungutan suara," ungkapnya. (dtc/rds)