Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Perkara Pengalihan Status Hutan Tele, Eks Sekda Tobasa Dibui 14 Bulan

Kamis, 21 April 2022 | 20:55 WIB Last Updated 2022-04-21T13:55:53Z

Eks Sekda Tobasa, Parlindungan Simbolon saat mendengarkan putusan. (Foto/Istimewa)

Medan - Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Tobasa, Parlindungan Simbolon divonis selama 1 tahun 2 bulan (14 bulan) penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Dia terbukti korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele yang merugikan negara Rp32 miliar.


"Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Parlindungan Simbolon selama 1 tahun 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan," tandas Hakim Ketua, Sarma Siregar dalam sidang online di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/4/2022).

Majelis hakim berpendapat, hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak melestarikan hutan. "Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan," tandas hakim Sarma.

Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, mantan orang ketiga di Pemkab Tobasa tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan subsidair penuntut umum.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erik Sarumaha yang menuntut terdakwa selama 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya sama-sama punya hak seminggu. Apakah terima atau banding," pungkas hakim.

Dalam dakwaan JPU Erik Sarumaha, pada tanggal 23 Desember 2003 sampai 2018, terdakwa Parlindungan Simbolon bersama-sama dengan mantan Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon (berkas terpisah) di Desa Partukko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Tobasa, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri.

"Sahala Tampubolon yang saat itu menjabat sebagai Bupati Tobasa membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele (PPKHT) di Desa Partungko Naginjang Tahun 2002," ujar JPU.

Selanjutnya, terdakwa menjadi pengarah dan mantan Kades Boluson Pasaribu sebagai anggota tim. Lalu, Boluson dan Parlindungan Simbolon menghimpun 293 orang untuk mengajukan izin pembukaan lahan di kawasan Hutan Tele.

Boluson juga meminta uang sebesar Rp 600 ribu kepada setiap orang yang mengajukan pembukaan lahan. Uang tersebut diserahkan kepada Tim PPKHT.

Kemudian, pada 26 Desember 2003, Sahala Tampubolon menerbitkan izin membuka lahan untuk pemukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang.

"Namun pembukaan lahan tersebut bermasalah. Sahala dianggap tidak melaksanakan tugasnya sebagai Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan Landreform di daerahnya," cetus Erik.

Sementara itu, Parlindungan Simbolon telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Sekda untuk mengusulkan nama-nama warga yang bukan warga setempat dan bukan pula petani setempat.

Sedangkan Boluson melakukan penjualan atas tanah tersebut Rp 15 juta per hektare pada 2014. Bahkan, sebagian lahan dijual kepada yang bukan warga desa tersebut. (rds)