Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Madrasah Dihilangkan di Draf UU Sisdiknas, Politisi Ini Protes Keras

Sabtu, 02 April 2022 | 18:12 WIB Last Updated 2022-04-02T11:12:51Z

Sekretaris Komisi B DPRD Sunut, Ahmad Hadian. (Foto/Istimewa)

Medan - Pemerintah diprotes keras karena menghilangkan Madrasah dari draf Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang kini sedang digodok DPR RI. Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Ahmad Hadian mengaku bahwa besar harapan masyarakat agar kata Madrasah tersebut kembali dicantumkan.


"Kita tidak sepakat dihilangkannya frasa Madrasah dari draf UU Sisdiknas yang sedang dibahas di DPR RI. Selaku alumni Madrasah dan mantan guru Madrasah, saya keberatan jika dihilangkan dari UU Sisdiknas," tandas Ahmad Hadian, Sabtu (2/4/2022).

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, sejak zaman dahulu bangsa Indonesia sangat familiar dengan keberadaan Madrasah dan telah memberikan sumbangsih sangat besar bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Bahkan, lanjut Hadian, banyak alumni Madrasah menjadi pemimpin dan penentu arah kebijakan negara.

"Dihilangkannya kata Madrasah bukan hal sepele, meskipun Mendikbudristek telah mengklarifikasi bahwa Madrasah akan tetap ada pada bagian penjelasan dari UU Sisdiknas. Tapi tidak sesederhana itu, karena dalam UU Sisdiknas yang lama kata Madrasah itu masih ada," pungkas Hadian.

Politisi ini menyampaikan bahwa Pasal 17 Ayat 2 UU Sisdiknas yang lama jangan dirubah. Sebab, di pasal tersebut dimuat tentang bentuk lembaga pendidikan dasar berupa SD/MI dan SMP/MTs. Artinya, pasal itu mengakomodir dan menghormati kearifan lokal di negeri ini.

"Jika pasal itu diganti dan dihilangkan, dikuatirkan nantinya Madrasah menjadi lembaga pendidikan kelas dua di bawah lembaga sekolah umum di negeri yang mayoritas muslim ini. Sehingga akan terjadi kesenjangan pendidikan," imbuh Hadian.

Dilanjutkannya, Madrasah telah terbukti sebagai salah satu sarana pendidikan yang efektif bagi proses pembinaan mental anak bangsa. Karena dalam kurikulum Madrasah terdapat konsentrasi terhadap muatan-muatan keagamaan Islam.

"Jika kita bicara soal mental spiritual, tidak akan bisa dilepaskan dari pendidikan agama.  Karenanya, pemerintah harus paham dan jangan cari-cari masalah dengan menghilangkan Madrasah dari UU Sisdiknas tersebut," lanjut Hadian.

Dia menyatakan bahwa pembangunan sebuah bangsa tidak cukup hanya dengan membangun fisik material semata, namun juga mental spiritual. Manusia yang lemah mental spiritualnya tidak akan mampu membangun infrastruktur fisik material dengan baik. (rds)