Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Kejati Sumut Usulkan Penghentian Penuntutan 5 Perkara Dengan RJ

Selasa, 19 April 2022 | 21:28 WIB Last Updated 2022-04-19T14:28:03Z

Kajati Sumut Idianto saat mengusulkan penerapan RJ ke Jampidum Kejagung. (Foto/Istimewa)

Medan - Sebanyak 5 perkara dengan 7 tersangka diusulkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan Restorative Justice (RJ). Pengusulan itu disetujui oleh Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana, Selasa (19/4/2022).


Usulan secara online disampaikan Kepala Kejati (Kajati) Sumut Idianto, Wakajati Sumut Edyward Kaban, Aspidum Arip Zahrulyani, Kabag TU Rahmat Isnaini, Kasi Penkum Yos A Tarigan, Kasi Oharda Faiq dan masing-masing Kajari yang mengusulkan RJ.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, 5 perkara itu adalah 2 perkara dengan 4 tersangka dari Kejari Medan, 2 perkara dari Kejari Langkat dan 1 perkara dari Cabang Kejari Deliserdang di Pancur Batu.

Untuk perkara dari Kejari Medan ada tersangka Ade Rohliana Sianturi alias Ade (33) dan Didi Sahputra alias Didi melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Tentang Penadahan.

"Ada juga 2 tersangka dalam satu berkas perkara yaitu Devi Pratiwi (31) dan Raja Muda Firdaus Amri (21) yang juga dikenakan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Tentang Penadahan," katanya.

Sementara perkara dari Kejari Langkat ada tersangka Pedriko Jamesta Sipayung (27) yang melakukan pengancaman terhadap kakak kandungnya sendiri yakni Yovanka BS Sipayung dan dikenai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, tersangka Reza Airlangka (21) melakukan pencurian kelapa sawit milik perkebunan PT LNK dan dikenai Pasal 111 atau Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Satu perkara lain adalah dari Cabjari Deliserdang di Pancur Batu dengan tersangka Yolanda A Pakpahan melakukan penipuan/penggelapan dan dikenakan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

"Lima perkara untuk 7 tersangka ini setelah diusulkan dan disetujui Jampidum Kejagung untuk dihentikan penuntutannya dengan pendekatan keadilan restoratif," pungkas Yos.

Adapun dasar penghentian penuntutan adalah berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Di mana, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka di bawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara.

"Yang paling mendasar dalam penghentian penuntutan ini adalah adanya perdamaian antara tersangka dengan korban dan direspons positif oleh keluarga," tandas mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini.

Yos menambahkan, untuk perkara pencurian sawit, tersangka meminta maaf kepada perusahaan. Antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. (rds)