Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Eksepsi Terdakwa Darwin Sembiring Ditolak, Sidang Perkara Dugaan Korupsi di PT PSU Lanjut

Jumat, 08 April 2022 | 22:11 WIB Last Updated 2022-04-08T15:11:27Z

Terdakwa, Darwin Sembiring saat menjalani sidang online dengan agenda putusan sela. (Foto/Istimewa)

Medan - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak nota eksepsi (keberatan atas dakwaan) yang diajukan oleh terdakwa Darwin Sembiring selaku Ketua Panitia Ganti Rugi yang juga Manager Kebun Simpang Koje tahun 2007-2010, melalui penasehat hukumnya, Kamis (7/4/2022).


Alhasil, persidangan perkara dugaan korupsi pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dan rugikan negara Rp 109,2 miliar dipastikan akan berlanjut dengan pemeriksaan pokok perkara.

Dalam putusan selanya di Ruang Cakra VIII, Hakim Ketua, Sulhanudin menolak seluruh nota eksepsi terdakwa. "Menolak atau tidak dapat diterima seluruh nota keberatan terdakwa Darwin Sembiring. Menyatakan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," pungkas hakim Sulhanudin.

Majelia hakim berpendapat, poin-poin eksepsi di antaranya menyangkut penetapan terdakwa Darwin Sembiring sebagai tersangka korupsi, merupakan ranah penyidikan.

Dilanjutkan hakim, mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, bukan semata-mata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melainkan dapat juga dilakukan instansi lain.

"Bisa juga kembali kepada keyakinan majelis hakim bersesuain alat bukti di depan persidangan," lanjutnya. Majelis hakim juga menolak dalil penasehat hukum terdakwa yang menilai perkara kliennya merupakan perdata.

Hal itu, menurut hakim, harus dibuktikan dalam perkara pokok. Sebaliknya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut dinilai sudah diuraikan secara cermat dan lengkap.

Hakim menyatakan dakwaan JPU sudah memenuhi syarat formil maupun materiil. Usai persidangan, JPU Benhar mengatakan, hanya terdakwa Darwin Sembiring yang mengajukan eksepsi.

"Iya cuma terdakwa Darwin Sembiring. Minggu depan masuk pemeriksaan saksi-saksi untuk ketiga terdakwa," katanya. Dua terdakwa lain yang tidak mengajukan eksepsi yakni Heriati Chaidir (62) selaku Direktur PT PSU periode 2007 hingga 2010 dan M Syafi'i Hasibuan sebagai Manager Kebun Simpang Koje tahun 2011-2013.

Dalam dakwaan JPU Azwarman, Benhar S Zain dan Putri Marlina Sari, ketiga terdakwa disebut-sebut nekad menyalahgunakan anggaran PT PSU dengan membuka areal perkebunan baru berlokasi di Desa Simpang Koje Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) seluas 518,22 Hektare Ha dan di Desa Kampung Baru seluas 106,06 Ha areal bertanam serta belum tanam seluas 1,8 Ha.

"Pada tahun 2007 sampai Mei 2010, Heriati Chaidir bersama Darwin Sembiring secara melawan hukum telah mengeluarkan dan menggunakan uang dari keuangan PT PSU untuk pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dan bangunan terhadap masyarakat, mengeluarkan dan menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran biaya investasi di luar izin lokasi Kebun Simpang Koje," ujar JPU.

Di antaranya, untuk pembayaran GRTT dan bangunan terhadap masyarakat penggarap areal yang akan dijadikan Kebun Plasma Simpang Koje tidak sesuai dengan ketentuan. Heriati didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Darwin Sembiring atau masyarakat yang tidak berhak penerima uang GRTT dan bangunan maupun penerima biaya investasi di luar izin lokasi Kebun Plasma Simpang Koje.

Belakangan diketahui, pengembangan lahan kebun tersebut berada pada areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) juga belum memperoleh hak Pelepasan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan dari Kawasan Hutan menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dari Menteri Kehutanan (Menhut).

"Di areal HPT seluas 560 Ha dan seluas 80,97 Ha masuk dalam HGU PT RMM, maka atas permohonan pengukuran lahan Inti seluas 4.600 (Ha) dari PT PSU ternyata Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan sertifikat HGU atas Kebun Simpang Koje Inti seluas 1.625,63 Ha saja," lanjut JPU.

Sedangkan untuk M Syafi'i Hasibuan, pada tahun 2011 sampai 2013 setiap bulannya, mantan Dirut, Darwin Nasution (alm) mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk 6 kebun kelapa sawit termasuk Kebun Simpang Koje dan dua Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

Di antaranya untuk biaya pembabatan gawangan sawit (jarak antara sawit satu dengan sawit lainnya) dan piringan sawit (keliling sawit), menunas atau membuang pelepah lebih dari songo, penyemprotan lalang dan gulma serta piringan, memberantas hama dan penyakit apabila ada serangan ke pokok sawit (rutin) serta biaya pemeliharaan jalan kebun.

"Namun, M Syafi'i Hasibuan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Melainkan dipergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan sebagai uang setoran kepada Darwin Nasution. Akibatnya, keuangan kerugian negara ditemukan sebesar Rp15.204.220.000," pungkas JPU.

Perbuatan ketiga terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (rds)