
Mantan Bupati Tobasa, Sahala Tampubolon saat menjalani sidang. (Foto/Isitimewa)
Medan - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kifli Ramadhan menuntut mantan Bupati Toba Samosir (Tobasa), Sahala Tampubolon selama 1 tahun 8 bulan (20 bulan) penjara dan denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dia dianggap terbukti korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) Hutan Tele sehingga merugikan negara Rp 32 miliar.
"Meminta majelis hakim supaya menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Sahala Tampubolon selama 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar JPU dalam sidang online di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (21/4/2022).
Dalam amar tuntutan JPU, hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi dan tidak pendukung program pemerintah dalam melestarikan hutan. "Sedangkan hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum," ucap Kifli.
Menurut JPU, perbuatan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Usai tuntutan dibacakan, Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno menunda persidangan hingga pekan depan agenda nota pembelaan (pledoi).
Dalam dakwaan JPU Kifli Ramadhan, sekira tahun 1992 saat Peresmian SD Negeri di Desa Partungko Naginjang, Bupati Tapanuli Utara (Taput) saat itu, Lundu Panjaitan menyatakan pemerintahnya akan mencadangkan areal lahan selebar 500 meter sepanjang jalan raya Tele-Sidikalang, sebelah barat Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian.
Areal yang dicadangkan tersebut direncanakan sebagai lokasi permukiman kembali, para perambah hutan sekitar Hutan Lindung serta areal pengembangan budidaya pertanian dan holtikultura bagi masyarakat setempat.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 Tanggal 23 Nopember 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba-Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Mandailing Natal, Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian masuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir," ujar JPU.
Selanjutnya, Mangindar Simbolon selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Toba Samosir melalui suratnya Nomor: 522.4/24/2000 tanggal 26 Januari 2000 yang ditujukan kepada terdakwa Sahala Tampubolon selaku Bupati Toba Samosir saat itu.
Lalu, mengusulkan untuk melakukan penataan dan pengaturan atas areal yang dicadangkan tersebut, bagi para perambah hutan sekitar Kawasan Hutan Lindung Tele serta masyarakat setempat untuk pengembangan budidaya pertanian dan holtikultural.
Menindaklanjuti surat tersebut, terdakwa lantas membentuk Tim Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian melalui Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 Tahun 2002 tanggal 4 September 2002.
Yang menunjuk Parlindungan Simbolon (berkas terpisah) selaku Sekda Tobasa sebagai Pengarah serta Ir Mangindar Simbolon selaku Kadis Kehutanan dan Perkebunan sebagai Wakil Ketua.
"Serta Bolluson Pasaribu (berkas terpisah) selaku Kepala Desa Partungko Naginjang sebagai Anggota Tim Penataan Penataan dan Pengaturan Kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian," cetus Kifli.
Namun, Parlindungan sebagai selaku pengarah tim penataan dan pengaturan kawasan Hutan Tele di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian tidak melakukan penelitian, apakah kawasan yang tertera dalam peta lokasi tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung atau bukan.
Dia malah mengajukan Surat Keputusan Nomor 281 Tahun 2003 Tentang Izin Membuka Tanah Untuk Pemukiman dan Pertanian yang terletak di Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian beserta dengan Lampiran Peta Lokasi Kelompok I sampai Kelompok VII serta Peta Lokasi Global kepada terdakwa untuk ditandatangani.
"Akibatnya, perbuatan terdakwa bersama Bolluson dan Parlindungan Simbolon merugikan keuangan negara sebesar Rp 32.740.000.000," pungkas JPU. (rds)