Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Tiga Mantan Petinggi PT PSU Didakwa Rugikan Negara Rp 109,2 Miliar

Kamis, 17 Maret 2022 | 20:01 WIB Last Updated 2022-03-17T13:01:11Z

Ketiga terdakwa saat menjalani sidang online. (Foto/Istimewa)

Medan - Tiga mantan petinggi di PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) menjalani sidang online di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (17/3/2022). Mereka didakwa telah melakukan korupsi pengembangan melalui program revitalisasi perkebunan yang merugikan negara Rp109,2 miliar.


Ketiga terdakwa dari perusahaan perkebunan kebanggaan Pemprov Sumut tersebut yakni Heriati Chaidir (62) selaku Direktur PT PSU periode 2007 hingga 2010, Darwin Sembiring selaku Ketua Panitia Ganti Rugi yang juga Manager Kebun Simpang Koje tahun 2007-2010 dan M Syafi'i Hasibuan sebagai Manager Kebun Simpang Koje tahun 2011-2013.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Azwarman, Benhar S Zain dan Putri Marlina Sari, ketiga terdakwa nekad menyalahgunakan anggaran PT PSU dengan membuka areal perkebunan baru berlokasi di Desa Simpang Koje Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) seluas 518,22 Hektare Ha dan di Desa Kampung Baru seluas 106,06 Ha areal bertanam serta belum tanam seluas 1,8 Ha.

"Pada tahun 2007 sampai Mei 2010, Heriati Chaidir bersama Darwin Sembiring secara melawan hukum telah mengeluarkan dan menggunakan uang dari keuangan PT PSU untuk pembayaran Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dan bangunan terhadap masyarakat, mengeluarkan dan menggunakan uang perusahaan untuk pembayaran biaya investasi di luar izin lokasi Kebun Simpang Koje," ujar JPU.

Di antaranya, untuk pembayaran GRTT dan bangunan terhadap masyarakat penggarap areal yang akan dijadikan Kebun Plasma Simpang Koje tidak sesuai dengan ketentuan. Heriati didakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Darwin Sembiring atau masyarakat yang tidak berhak penerima uang GRTT dan bangunan maupun penerima biaya investasi di luar izin lokasi Kebun Plasma Simpang Koje.

Belakangan diketahui, pengembangan lahan kebun tersebut berada pada areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) juga belum memperoleh hak Pelepasan Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan dari Kawasan Hutan menjadi Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dari Menteri Kehutanan (Menhut).

"Di areal HPT seluas 560 Ha dan seluas 80,97 Ha masuk dalam HGU PT RMM, maka atas permohonan pengukuran lahan Inti seluas 4.600 (Ha) dari PT PSU ternyata Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan sertifikat HGU atas Kebun Simpang Koje Inti seluas 1.625,63 Ha saja," lanjut JPU.

Sedangkan untuk M Syafi'i Hasibuan, pada tahun 2011 sampai 2013 setiap bulannya, mantan Dirut, Darwin Nasution (alm) mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk 6 kebun kelapa sawit termasuk Kebun Simpang Koje dan dua Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

Di antaranya untuk biaya pembabatan gawangan sawit (jarak antara sawit satu dengan sawit lainnya) dan piringan sawit (keliling sawit), menunas atau membuang pelepah lebih dari songo, penyemprotan lalang dan gulma serta piringan, memberantas hama dan penyakit apabila ada serangan ke pokok sawit (rutin) serta biaya pemeliharaan jalan kebun.

"Namun, M Syafi'i Hasibuan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya. Melainkan dipergunakannya untuk kepentingannya sendiri dan sebagai uang setoran kepada Darwin Nasution. Akibatnya, keuangan kerugian negara ditemukan sebesar Rp15.204.220.000," pungkas JPU.

Perbuatan ketiga terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Usai mendengarkan dakwaan, Hakim Ketua, Sulhanudin melanjutkan persidangan pada Senin (21/3/2022) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. (rds)