Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Tiga Bulan Terakhir, Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 40 Perkara Dengan RJ

Selasa, 29 Maret 2022 | 21:00 WIB Last Updated 2022-03-29T14:01:23Z

Kajati Sumut, Idianto didampingi Kasi Penkum, Yos A Tarigan. (Foto/Istimewa)

Medan - Sejak awal
Januari 2022 sampai 28 Maret 2022, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah melakukan penghentian penuntutan dengan penerapan Restorative Justice (RJ) sebanyak 40 perkara di wilayah hukumnya.


Kepala Kejati (Kajati) Sumut Idianto melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Yos A Tarigan menjelaskan, dalam sepekan terakhir, ada 14 perkara yang disetujui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung Dr Fadil Zumhana untuk dihentikan penuntutannya dengan menerapkan RJ atau keadilan restoratif.

"Sepekan terakhir kita baru melaksanakan penghentian penuntutan dengan menerapkan RJ di Kejari Simalungun (8 perkara), Kejari Langkat (1 perkara), Kejari Tapanuli Selatan (1 perkara), Kejari Padang Lawas Utara (2 perkara), Kejari Samosir (1 perkara) dan Kejari Nias Selatan (1 perkara) dengan total ada 14 perkara," jelas Yos dalam pers rilisnya, Selasa (29/3/2022).

Untuk perkara di Kejari Simalungun, ada 8 perkara yang dihentikan semuanya tentang pencurian kelapa sawit dan pelakunya bervariasi. Seperti ibu rumah tangga dan masyarakat biasa yang kesulitan mendapatkan uang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sedangkan perkara di Kejari Samosir, ada seorang nenek usia 96 tahun, Gandaria Siringo-ringo (melakukan pengrusakan tanaman) yang akhirnya bisa bernafas lega setelah penghentian penuntutan dengan penerapan RJ.

"Adapun alasan dan pertimbangan dilakukan penghentian penuntutan dengan penerapan RJ berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, jumlah kerugian akibat pencurian yang dilakukan tersangka di bawah dua setengah juta rupiah, ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara, adanya perdamaian antara tersangka dengan korban (pihak perusahaan perkebunan) dan direspons positif oleh keluarga," terang Yos.

Yang pasti, lanjut Yos, antara tersangka dan korban ada kesepakatan berdamai. Apalagi, tersangka menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. (rds)