![]() |
| JAM Pidum Kejagung, Fadil Zumhana. (Foto/Istimewa) |
Jakarta - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana menargetkan untuk ke depannya, setiap Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia akan mempunyai Rumah Restorative Justice (RJ).
Jika miliki Rumah RJ nanti, segala permasalahan, bukan hanya menyangkut persoalan pidana, dapat diselesaikan dengan upaya-upaya perdamaian para pihak. Sehingga resistensi tidak terjadi serta kedamaian dan keharmonisan tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat.
Dibentuknya Rumah RJ pada masing-masing Kejari merupakan salah satu terobosan penyelesaian berbagai persoalan dengan mengedepankan kearifan lokal (local genius). Menyusul penyelesaian kasus dengan prinsip keadilan restoratif tersebut mendapat respon positif dari masyarakat.
"Adaptasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah Mufakat/Gotong Royong dan Keadilan," tandas Fadil Zumhana dalam rilis yang diterima wartawan, Minggu (20/3/2022).
Menurut Fadil, penyelesaian kasus pidana misalnya melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan RJ atau Keadilan Restoratif telah membuka harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan yang bisa menciptakan kedamaian dan harmoni di masyarakat.
Prinsip penyelesaian, lanjutnya, permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah tersebut telah diterapkan oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
"Yang mengedepankan perdamaian dengan melakukan musyawarah antara pihak tersangka dan keluarga tersangka dengan pihak korban dan keluarga korban serta disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat," ujar JAM Pidum.
Dengan dibentuknya Rumah RJ, maka terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga aparat penegak hukum akan bisa fokus untuk menangani perkara yang berskala besar dan memerlukan perhatian lebih.
"Terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya. Tetapi juga keadilan menyentuh masyarakat dengan menghindarkan adanya stigma negatif," ucap Fadil.
Menurutnya, terpulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat sesuai dengan keseimbangan kosmis yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia serta meningkatnya kepekaan masyarakat beserta para tokoh masyarakat. Baik tokoh agama atau tokoh adat dalam menjaga kedamaian dan harmoni di lingkungannya.
Marwah Rumah RJ, sambungnya, ada di nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga dalam pelaksanaannya akan mudah beradaptasi dengan menerapkan living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat.
"Sesuai dengan harapan bapak Jaksa Agung, jadikan Rumah RJ bukan hanya sebagai tempat menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat tetapi juga sebagai tempat untuk urun rembug dan melaksanakan program pemerintah serta masyarakat. Sehingga semua dapat memanfaatkannya sebagaimana fungsi Balai Desa maupun Bale Banjar," pungkas JAM Pidum.
Akan dibentuknya Rumah RJ di masing-masing Kejari, besar harapan para tokoh masyarakat, agama maupun tokoh adat dapat lebih berperan aktif menjaga kedamaian serta keseimbangan kosmis di daerah masing-masing. Sehingga harmoni dalam masyarakat akan terpelihara sesuai dengan nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan RJ, maka telah dibentuk Satgas Reaksi Cepat RJ dengan nomor hotline: 0813 9000 2207. Tujuan dari hotline RJ ini adalah memberikan masukan ke pimpinan mejaksaan terhadap perkara-perkara yang layak mendapatkan restorative justice, tetapi tidak dilaksanakan di daerah serta mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan restorative justice di daerah.
"Serta membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun guna pelaksanaan restorative justice yang lebih baik," ujar Fadil. (rds)
