| Ketua DPD RI saat mengunjungi pameran produk UMKM pada giat launching Program Desa Emas di Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran, Lampung beberapa waktu lalu. (Foto/Istimewa) |
Jakarta - Meski upaya pemberantasan kemiskinan terhadap masyarakat perkotaan dan pedesaan belum terlihat signifikan, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pemberdayaan ekonomi desa merupakan kunci untuk menekan angka kemiskinan.
Terlebih sejumlah program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum mampu membuat masyarakat miskin mandiri dan keluar dari kemiskinannya.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud mengatakan, ada persepsi yang keliru tentang bantuan pemerintah yang bersifat jejaring pengaman sosial. Pola pikir masyarakat penerima manfaat pada umumnya belum berubah.
Miisalnya keluarga penerima PKH yang anaknya tidak ada lagi yang bersekolah dan dialihkan kepada keluarga lain, merasa tetap kesulitan secara ekonomi karena sudah tidak lagi menerima bantuan sosial.
Karena itu, LaNyalla berharap pemerintah perlu memikirkan langkah dan program yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan.
Dengan demikian, secara perlahan bantuan sosial langsung dikurangi dan dihentikan jika mereka sudah mampu mandiri dengan usaha keluarganya.
"Program dapat difokuskan melalui dana desa. Apalagi sekarang sudah ada BUMDes. Jadi perlu dioptimalkan, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan setiap tahunnya," ujar LaNyalla, Minggu (13/3/2022) kemarin.
Dirinya juga meminta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diberikan pendampingan agar dapat mengarahkan program pengentasan kemiskinan dengan tepat sasaran berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa.
Tujuannya adalah agar potensi yang dimiliki dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (abm)