| (Foto/Ilustrasi) |
Jakarta - Agar membuat masyarakat kota maupun pedesaan nyaman dari ancaman mafia tanah, DPR RI mengusulkan dan berencana membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah (KPMT).
Usulan itu terjadi setelah wakil rakyat tersebut mendapat keterangan yang rinci baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, Kementerian ATR dan instansi/lembaga terkait lain.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI, I Wayan Sudirta dalam Forum Legislasi "RUU Pertanahan: Komitmen DPR Berantas Mafia Tanah" bersama anggota dewan lain, Lilisanti Hasan (korban mafia tanah di Kalimantan Barat), dan praktisi hukum/Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Meskipun merasa kewalahan, Presiden Jokowi sudah berjanji akan terus bekerja untuk memberantas mafia tanah. Tetapi hal itu perlu dan harus mendapat dukungan semua pihak, khususnya aparat penegak hukum," ujar Wayan.
Presiden Jokowi, lanjut Wayan, sudah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah meski terkesan sangat sulit diberantas. Karena semakin maraknya mafia tanah, banyak rakyat yang menjadi korban.
Salah satu korban mafia tanah, Lilisanti mengaku tanahnya dikuasai oleh PT Bumi Indah Raya, padahal sudah berserfikat. Dengan suara terbata-bata dan berurai air mata, Lilisanti mengatakan dalam sengketa tanah, dia kalah di pengadilan.
Karena itu, Lilisanti mengadu dan sudah mengirim surat kepada banyak pihak termasuk Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Satgas Mafia Tanah, KSP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Komisi Yudisial, Ombudsman, KPK serta Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).
"Saya tidak tau lagi mau kemana mengadu," kata Lilisanti sambil menangis. Wayan berharap, agar seluruh rakyat Indonesia berani melawan para mafia tanah. Sebab, telah banyak tanah rakyat dirampas pihak atau oknum-oknum tertentu dengan menghalalkan segala cara.
Menurut anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, hal itu tidak boleh didiamkan, tetapi harus dilawan secara bersama sama. Salah satunya dengan cara membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah.
"Meskipun merasa kewalahan, Presiden Jokowi sudah berjanji akan terus bekerja untuk memberantas mafia tanah. Tetapi hal itu perlu dan harus mendapat dukungan semua pihak, khususnya aparat penegak hukum," ujar Wayan.
Presiden Jokowi, lanjut Wayan, sudah menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia tanah meski terkesan sangat sulit diberantas. Karena semakin maraknya mafia tanah, banyak rakyat yang menjadi korban.
Salah satu korban mafia tanah, Lilisanti mengaku tanahnya dikuasai oleh PT Bumi Indah Raya, padahal sudah berserfikat. Dengan suara terbata-bata dan berurai air mata, Lilisanti mengatakan dalam sengketa tanah, dia kalah di pengadilan.
Karena itu, Lilisanti mengadu dan sudah mengirim surat kepada banyak pihak termasuk Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Satgas Mafia Tanah, KSP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Komisi Yudisial, Ombudsman, KPK serta Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).
"Saya tidak tau lagi mau kemana mengadu," kata Lilisanti sambil menangis. Wayan berharap, agar seluruh rakyat Indonesia berani melawan para mafia tanah. Sebab, telah banyak tanah rakyat dirampas pihak atau oknum-oknum tertentu dengan menghalalkan segala cara.
Menurut anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut, hal itu tidak boleh didiamkan, tetapi harus dilawan secara bersama sama. Salah satunya dengan cara membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah.
"Kita ingin Kapolri, Kejagung, Kementerian ATR dan Presiden kompak membongkar mafia tanah ini. Kalau terbukti kini masih marak, maka tiga menteri itu tak cukup duduk di belakang meja, tapi harus terjun ke lapangan," pungkas Wayan. Dijelaskannya, di Bali saja tanah seluas sekitar 50 hektar milik Pure berhasil dikuasai mafia tanah.
Biasanya, mafia tanah kalau tidak punya surat-surat menguasai fisik atau bikin surat tanah baru. Lalu, para mafia tanah mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memakai data dan surat baru yang palsu serta bukti-bukti dan saksi palsu.
"Intinya, kasus direkayasa dengan melibatkan aparat penegak hukum dan menang di pengadilan. Jika kalah di pengadilan, akan terus bikin ulah dan terus menggugat berulang-ulang," jelas Wayan.
Biasanya, mafia tanah kalau tidak punya surat-surat menguasai fisik atau bikin surat tanah baru. Lalu, para mafia tanah mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memakai data dan surat baru yang palsu serta bukti-bukti dan saksi palsu.
"Intinya, kasus direkayasa dengan melibatkan aparat penegak hukum dan menang di pengadilan. Jika kalah di pengadilan, akan terus bikin ulah dan terus menggugat berulang-ulang," jelas Wayan.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI lain, Sodik Mudjahid sependapat dengan Wayan dan meminta perlu dilakukan langkah yang progresif. "Jangan biarkan mafia tanah mengancam rakyat. Apalagi kalau melibatkan oknum polisi, jaksa dan hakim," cetus Sodik.
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini mendukung pembentukan Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Praktisi hukum/Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus berpendapat, pengadilan merupakan titik paling lemah dalam kasus mafia tanah.
Hal ini yang harus diperhatikan dengan serius. "Persoalannya kita dilarang mengintervensi pengadilan atau hakim. Sehingga harus dengan terobosan membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah," pinta Petrus. (rds)
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini mendukung pembentukan Komisi Pemberantasan Mafia Tanah. Praktisi hukum/Koordinator Perekat Nusantara Petrus Selestinus berpendapat, pengadilan merupakan titik paling lemah dalam kasus mafia tanah.
Hal ini yang harus diperhatikan dengan serius. "Persoalannya kita dilarang mengintervensi pengadilan atau hakim. Sehingga harus dengan terobosan membentuk Komisi Pemberantasan Mafia Tanah," pinta Petrus. (rds)