Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Rugikan Negara Rp 887 Juta, Mantan Camat Natal Dihukum 7 Tahun Penjara

Selasa, 08 Maret 2022 | 21:11 WIB Last Updated 2022-03-08T14:11:10Z

Mantan Camat Natal, Riplan saat menjalani sidang online. (Foto/rds)

Medan - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman kepada mantan Camat Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Riplan selama 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.


Dia terbukti melakukan korupsi Dana Desa (DD) yang merugikan negara sebesar Rp 887 juta. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua, Sulhanuddin di Ruang Cakra IX pada Senin (7/3/2022).

"Menurut JPU-nya, sudah divonis itu kemarin. Majelis hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana tambahan membayar Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp887.055.000," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Yos A Tarigan via WhatsApp (WA), Selasa (8/3/2022).

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dan harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 5 tahun. Majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Cabjari Natal.

Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU selama 7 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 2 tahun kurungan. Dalam dakwaan JPU Agustini, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Riplan bersama-sama dengan Nirwana selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Natal, Tahun Anggaran (TA) 2019-2020.

Di mana, terdakwa Riplan memerintahkan kepada para Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Natal untuk memuat beberapa kegiatan yang ditampung dalam APBDes 2019. "Yaitu kegiatan pengadaan/pembelian Handy Talk (HT), buku perpustakaan milik desa, pelatihan PKK TA 2019 dan pelatihan tanggap Bencana Alam," ujar JPU.

Usulan itu kemudian ditolak oleh dua Kades yakni Tasmil selaku Kades Sundutan Tigo dan Nurul Mahmudi selaku Kades Sikira-kira I. Saat itu, terdakwa menentang keputusan para Kades tersebut dengan mengatakan bahwa kegiatan yang diperintahkannya wajib ditampung dalam APBDes TA 2019.

Setelah itu, para Kades melaksanakan musyawarah desa dengan masing-masing masyarakat yang dihadiri BPD masing-masing desa. Pada saat itu, terdapat beberapa masyarakat serta BPD yang tidak setuju dengan kegiatan yang diperintahkan oleh terdakwa.

Atas hal itu, Kades Sikira-kira I menyusun APBDes TA 2019 sesuai dengan hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan saat itu. Namun, terdakwa menolak menandatangani APBDes TA 2019 yang disodorkan Nurul hingga empat kali penolakan.

Nurul menyampaikan hal itu dalam musyawarah desa. Selanjutnya, Nirwana diperintahkan oleh terdakwa untuk meminta uang kepada 11 Kades untuk pengadaan/pembelian HT dan pengadaan buku perpustakaan desa sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sendiri oleh terdakwa.

Di mana, setiap Kades untuk pembelian HT menyerahkan uang sebesar Rp 13.425.000. Untuk pengadaan buku perpustakaan milik desa, terdapat 22 desa menyetorkan uang ke Nirwana sebesar Rp 5 juta-7,5 juta dengan total Rp 136,5 juta.

"Sampai akhir TA 2019, terdakwa tidak ada menyerahkan buku perpustakaan tersebut kepada Kades yang telah menyerahkan uang untuk pembelian buku perpustakaan tersebut (fiktif)," cetus Agustini.

Kemudian, pada pelaksanaan PKK dan pelatihan tanggap bencana alam TA 2019, Nirwana kembali diperintahkan terdakwa mengumpulkan uang dari setiap Kades se-Kecamatan Natal. Uang yang dikutip dari 28 Kades masing-masing menyerahkan Rp 6 juta dengan total keseluruhan sebesar Rp 168 juta.

"Berdasarkan keterangan Nirwana, penyerahan uang sebesar Rp 80.000.000 kepada terdakwa di rumah dinas Camat Natal yang disaksikan oleh Hendra, Nori dan Netty (istri terdakwa)," beber JPU. Kemudian, pelaksanaan kegiatan tanggap bencana alam, Nirwana menerima Rp 274 juta dari beberapa Kades.

Kemudian, kegiatan berlanjut hingga tahun 2020, terdakwa mengumpulkan para Kades lagi untuk memerintahkan memasukkan kegiatan titipan terdakwa agar dimuat dalam P-APBDes TA 2020. "Kegiatan titipan tersebut adalah Kegiatan pelatihan 3 pilar, kegiatan BPD, kegiatan LPM dan PKK TA 2020," sebut Agustini.

Atas seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa juga memerintahkan panitia kegiatan untuk membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj) dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dengan nilai pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan nilai anggaran yang tertuang dalam P-APBDes TA 2020.

"Namun, SPJ tersebut ditolak oleh para Kades karena SPJ tersebut belum ditanda tangan (kosong)," ungkap JPU. Akibat dari perbuatan terdakwa Riplan selaku Camat Natal TA 2019-2020, telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 887.055.000. (rds)