Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pupuk Langka, DPRD Sumut: Dapat Berpotensi Terjadi Krisis Kemanusiaan

Senin, 07 Maret 2022 | 19:39 WIB Last Updated 2022-03-07T12:39:23Z

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba saat reses beberapa waktu lalu. (Foto/Istimewa)

Simalungun - Terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan non subsidi di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar serta sejumlah kabupaten/kota di Sumut bisa berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan.


Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba meminta agar kelangkaan pupuk segera ditanggulangi.

"Terjadinya kelangkaan pupuk di sejumlah  kabupaten/kota harus segera ditanggulangi. Karena kalau dibiarkan terus berlangsung, sangat berpotensi terjadi krisis kemanusiaan," tandas Mangapul usai melakukan reses di Kabupaten Simalungun, Senin (7/3/2022).

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menyebutkan, bahwa pupuk bersubsidi sudah lama tidak dapat ditemukan oleh kelompok tani pada agen resmi pupuk setiap kecamatan maupun toko-toko di Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar dan kabupaten lain.

"Kita menduga telah terjadi keanehan di lapangan. Bahwa pupuk bersubsidi tidak ada di kelompok tani maupun agen resmi, tetapi ada beredar di pasar-pasar bebas dengan harga yang cukup tinggi," sebut Mangapul.

Dalam kaitan ini, Mangapul meminta Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko segera melakukan sinkronisasi distribusi pupuk sebaik-baiknya. Supaya potensi krisis ketahanan pangan yang dapat menjurus kepada potensi krisis kemanusiaan tidak terjadi.

"Petani yang gagal panen tahun ini karena ketiadaan pupuk tidak dapat lagi meneruskan kegiatan bertaninya. Karena pasti akan mengalami gagal panen berikutnya. Peristiwa ini sangat berbahaya terhadap program ketahanan pangan di Sumut," cetus Mangapul.

Politisi yang terkenal vokal ini berharap kepada pemerintah, untuk secara terbuka menyampaikan kuota pupuk atau "jatah" setiap kabupaten/kota dan kecamatan di seluruh wilayah Sumut dalam bentuk tabel. Supaya jelas dan transparan terhadap distribusi pupuk di daerah tersebut.

"Kita juga berharap kepada petani agar melakukan pengawasan yang kolektif bersama-sama serta berkoordinasi dengan aparat bila ditemukan penyelewengan pupuk," ungkap Mangapul. (rds)