Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Penerima BPNT 'Dipaksa' Berbelanja di Toko Tertentu, Kepala Daerah Diminta Serius Respon Isu Mafia Bansos

Senin, 07 Maret 2022 | 15:07 WIB Last Updated 2022-03-07T08:19:09Z

Ketua DPD RI saat bertemu dengan Walikota Surabaya Eri Cahyadi di Hotel Empire Ballroom, Surabaya, Jawa timur,  beberapa waktu lalu. (Foto/Istimewa)


Surabaya
- Berkaitan dugaan adanya mafia bantuan soasia yang mewajibkan masayarakat membeli barang di toko tertentu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Kepala Daerah merespon serius laporan warga masyarakat.


Menurut LaNyalla, di Surabaya, Jatim ada keluhan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diiwajibkan membeli barang di toko/warung tertentu. Apabila tidak mengikuti masyarakat diancam dicoret dari daftar penerima bansos ke depannya.   


"Saya sangat menyesalkan hal itu. Sebab, di tengah kesusahan masyarakat masih ada  yang berprilaku serakah. Tidak seharusnya warga kurang mampu penerima bantuan itu dimanfaatkan untuk obyek mengeruk keuntungan. Makanya oknum-oknum ini harus ditindak tegas," kata  LaNyalla, dalam siaran persnya, Senin (7/3/2022).  


Lanyala mengapresiasi Walikota Surabaya, Eri Cahyadi yang berhasil membongkar kasus mafia Bansos di daerahnya. Dirinya berharap agar kasus mafia bansos diusut lebih jauh dan tuntas karena dikhawatirkan keterkaitannya  dengan mafia-mafia di daerah lain.  


Karena itu menurutnya Kepala Daerah di tempat lain juga harus memperhatikan modus seperti ini. Apalagi modus operandi para mafia memaksa penerima bantuan diwajibkan membeli sembako dengan sistem paketan di warung yang sudah ditunjuk.   


Hal tersebut menurutnya justru mengganggu pemulihan ekonomi. Karena para penerima bansos yang seharusnya bebas membelanjakan uangnya di manapun agar adanya transaksi dan pergerakan ekonomi malah dipaksa berbelanja di toko tertentu.


"Kalau harus ke satu tempat artinya pergerakan ekonomi dikuasai sekelompok orang saja, dan ini sangat berbahaya. Warga masyarakat di manapun jangan segan melapor jika mengalami hal yang sama," tegasnya. 


Lebih jauh ditambahkannya, Kepala Daerah juga diminta menindaklanjuti laporan warganya dan melibatkan aparat berwajib. Dikatakan, bansos BPNT dari Kementerian Sosial  diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  


Penerima mendapatkan uang tunai Rp200.000 per bulan. Masing-masing penerima berhak mendapat Rp600 ribu dalam sekali pencairan. (abm/rel)