Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti.( Foto ist/dok)
Surabaya - Menyangkut pendistribusian pupuk bersubsidi, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar pemerintah transparan soal pendistribusiannya.
Menurutnya pemerintah harus meminimalisir penyelewengan sehingga pupuk subsidi sampai pada tangan petani yang benar-benar membutuhkan.
"Saya meminta kepada pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang transparan agar diketahui dan sampai kepada para calon penerima manfaat," kata LaNyalla Mattalitti kepada wartawan, di sela-sela kegiatan resesnya di Jawa Timur, Rabu (9/3/2022).
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, saat ini beban masyarakat sudah sangat berat sebagai akibat kelangkaan berbagai bahan pokok kehidupan masyarakat sehari hari.
Bahkan, para petani kecil merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. "Bukan rahasia lagi bahwa tingkat kesejahteraan kelompok ini masih minim dan jauh dari kata sejahtera. Apalagi pada kelompok petani penggarap, beban hidupnya semakin berat,” kata LaNyalla.
Dirinya juga menambahkan, permasalahan ini akan berdampak pada konsumsi domestik, dan dapat diprediksi bahwa tingkat kualitas hidup petani akan semakin menurun.
Karena itu, LaNyalla menyatakan, satu-satunya harapan petani untuk meringankan bebannya adalah tersalurkannya pupuk bersubsidi, sehingga masih bisa bertani dan mengharap sawahnya menghasikan panen padi atau komoditas lainnya.
Menurut LaNyalla, bantuan dan alokasi sebesar apapun tidak akan berdampak jika tidak tepat sasaran. Untuk itulah diingatkan kesungguhan kinerja pemerintah terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
Artinya, jangan main- main dengan rakyat kecil, yang masih perlu dikasihani. Dilain sisi, LaNyalla meminta instansi terkait, baik itu Polri maupun TNI untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan distribusi pupuk subsidi.
Juga diminta agar para petani turut proaktif melakukan pengawasan agar haknya benar-benar bisa tersampaikan.
"Jangan sampai pupuk subsidi ini jatuh ke tangan mafia yang pada akhirnya justru merugikan petani. Pengawasan harus dilakukan ketat dan berlapis," harap LaNyalla. (abm)