Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Industri CPO

Senin, 07 Maret 2022 | 17:33 WIB Last Updated 2022-03-07T10:33:19Z

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. (Foto/Istimewa)

Jakarta -
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk mengevaluasi izin usaha perkebunan sawit dan perusahaan pengolahan minyak sawit atau CPO yang cenderung memprioritaskan kebutuhan ekspor sehingga mengganggu supplay minyak goreng di dalam negeri.


"Kita sangat prihatin dengan upaya masyarakat khususnya ibu-ibu yang harus antri dan berdesak-desak hingga menyebabkan kerumunan karena berebut saat membeli minyak goreng di banyak daerah.  Ini sebuah pemandangan yang sangat paradoks di negara penghasil sawit terbesar di dunia," kata Sultan B Najamudin dalam keterangan resminya kepada wartawan, Kamis (7/3/2022).
  
Menurut Sultan, krisis minyak goreng sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Jutaan UMKM sangat bergantung kepada keberadaan minyak goreng sebagai salah satu input produksinya, khususnya  industri pengolahan makanan dan kuliner.

Tetapi sangat disayangkan, situasi ini tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Bahkan, negara seperti takluk oleh hegemoni pasar bebas yang sangat kapitalistik.

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang digariskan oleh konstitusi.

"Jika korporasi tidak bisa kooperatif untuk memprioritaskan kepentingan dalam negeri setelah melakukan ekstraksi SDA, maka negara wajib menunjukkan kekuasaannya kepada pelaku pasar sebagai wujud komitmen dalam melindungi kepentingan nasional," ujar Sultan, seraya menyebutkan tidak berlebihan jika di tengah situasi yang menyedihkan ini negara menunjukkan powernya di hadapan pasar. 

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini juga mendorong Satgas Pangan dan Badan Pangan Nasional untuk melakukan kontrol distribusi minyak goreng dan produk pangan lainnya secara intensif.

Diharapkan, rantai pasok pangan harus dipastikan aman dan lancar sebelum suatu produk pangan diekspor, karena itulah hakikat swasembada.  

Dalam konteks minyak goreng, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah pihak yang wajib aktif menyelesaikan masalah yang hampir tidak pernah terjadi sebelumnya. (qr)