
Kantor LBH Medan. (Foto/Istimewa)
Medan - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkap aktor penganiayaan terhadap wartawan TV One, Beny saat melakukan peliputan sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak PTPN II di Desa Dalu X A Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deliserdang.
LBH Medan sangat menyayangkan adanya aksi pengeroyokan tersebut. Apalagi, Beny selaku korban sudah resmi membuat laporan pengaduan ke Polres Deliserdang dengan Nomor: LP/B/164/III/2022/SPKT/POLRESTA DELI SERDANG/POLDA SUMATERA UTARA.
"Tindakan kekerasan diduga dilakukan oleh pihak PTPN II, maka sepatutnya pihak kepolisian bisa mengusut secara tuntas dan harus mengungkap aktor dibalik pemukulan secara brutal terhadap korban," ujar Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra dalam siaran persnya, Sabtu (26/3/2022).
Menurut Irvan, dugaan kekerasan terhadap wartawan TV One merupakan serangan terhadap kerja-kerja pers dan membunuh demokrasi. LBH Medan juga meyayangkan sikap pihak PTPN II yang diduga menyatakan bahwa korban bernama lengkap Asmar Benny Haspi tidak menggunakan id card saat berada di lokasi.
Sebab, secara nyata korban telah membantah atas pernyataan pihak PTPN II. "Tentunya dugaan sikap Humas PTPN II secara tidak langsung adanya dugaan kekerasan terhadap korban. Pemberitaan yang dilontarkan oleh juru bicara perusahaan BUMN ini, seakan-akan mengambinghitamkan korban," pungkasnya.
LBH Medan menilai, peliputan yang dilakukan wartawan TV One tersebut secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa 'kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara'.
"Jurnalis dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum. Sehingga jika ada pihak yang berupaya menghambat, atau menghalang-halangi tugas jurnalis, apalagi sampai melakukan tindak penganiayaan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak dalam hal ini kepolisian harus bisa mengusut dan menangkap pelaku yang menganiaya wartawan TV One," tukas Irvan.
Dia menilai, dugaan pidana yang dilakukan para pelaku penganiaya wartawan dapat dijerat Pasal 18 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Adapun bunyi Pasal 18 tersebut ‘Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000'.
"Tindakan tersebut jelas telah melanggar konstitusi. Maka, LBH Medan meminta dan mendesak pihak kepolisian agar kasus ini segera diusut hingga tuntas," pinta Irvan. (rds)