![]() |
| Terdakwa, Ferry Syahputra Nasution saat menjalani sidang dakwaan secara online. (Foto/Istimewa) |
Medan - Wakil Direktur CV Dewi Karya, Ferry Syahputra Nasution menjalani sidang perdana secara online di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (21/3/2022).
Warga Kabupaten Asahan ini didakwa melakukan korupsi pengerjaan peningkatan jalan dengan kerugian negara mencapai Rp232.212.385.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roi Baringin Tambunan, terdakwa Ferry Syahputra Nasution ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan peningkatan dengan hotmix ruas Jalan Pasar V-Pasar IV Ruas Nomor 002 Kecamatan Kisaran Timur yang bersumber dari APBD & Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2013.
Dalam pekerjaan itu, turut bersamanya yakni Sofian selaku Pengawas Lapangan, Bukhori selaku PPTK (berkas terpisah) dan Suparno selaku PPK.
"Tahun 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Asahan, terdapat salah satu kegiatan jasa konstruksi berupa peningkatan dengan hotmix ruas Jalan Pasar V- Pasar IV sebesar Rp700.000.000," ujar JPU.
Untuk pelaksanaan paket pekerjaan itu, pada tanggal 8 Juli 2013 dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp690.800.000.
Terdakwa memiliki tanggungjawab memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha dan memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang jasa.
Namun, berdasarkan surat Berita Acara Kemajuan Kegiatan Nomor: 369/BAKK/PPK-APBD&DAK/DPU-AS/2013 19 September 2013, menyatakan bahwa presentase pekerjaan CV Dewi Karya masih 0 persen.
"CV Dewi Karya melalui terdakwa selaku kontraktor berhak menerima pembayaran 30 persen dari harga kontrak yaitu sebesar Rp207.240.000," cetus Roi di hadapan Hakim Ketua, Bambang Winarno.
Meski begitu, terdakwa sebagai penyedia jasa konstruksi tidak segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak.
Di mana, hal tersebut merupakan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Wakil Direktur CV Dewi Karya sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 66.3/SP/PPK-APBD&DAK/DPU-AS/2013 tanggal 10 Juli 2013.
Sampai waktu berakhirnya pekerjaan yaitu tanggal 7 November 2013, CV Dewi Karya belum melaksanakan pekerjaan. "Sehingga oleh PPK, CV Dewi Karya dikenakan sanksi berupa denda atas keterlambatan pekerjaan," ucap JPU.
Atas keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan CV Dewi Karya melalui terdakwa, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp232.212.385.
"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," pungkas Roi. (rds)
