| Kajati Sumut, Idianto saat mengikuti rapat acara kunker reses Komisi III DPR RI. (Foto/Istimewa) |
Medan - Ketua Tim kunjungan kerja (kunker) reses Komisi III DPR RI, H Ahmad Sahroni memberikan apresiasi secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) atas terobosannya melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).
Apresiasi itu disampaikan Ahmad Sahroni pada acara Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumut Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Hotel JW Marriot Jalan Yos Sudarso Medan, Selasa (8/3/2022).
Kepala Kejati (Kajati) Sumut Idianto merincikan keberhasilan pihak kejaksaan dalam penyelamatan, pengembalian dan pemulihan aset keuangan negara. Penyelamatan aset Pemprovsu (Intel) senilai Rp 152 miliar, pengembalian keuangan negara Pemko Medan (Intel) Rp 9.083.566.525 dan Walpam Rp 210.620.599.683.
Kemudian, penyelamatan keuangan negara (Pidsus) Rp 76.766.677.378, pemulihan keuangan negara (Datun) Rp 359.647.283.540, penyelamatan keuangan negara (Datun) Rp 1.592.922.040.908. Bahkan, sepanjang tahun 2021, Kejati Sumut telah mengamankan 18 orang DPO dan telah melaksanakan vaksin terhadap 24.037 orang.
"Untuk penanganan perkara tindak pidana umum, perkara narkotika masih mendominasi. Kemudian, untuk pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 ada 72 perkara. Sepanjang Januari-Februari 2022, sudah ada 25 perkara," jelas Idianto.
Untuk penanganan perkara bidang pidana khusus, di tingkat penyelidikan ada 177 kegiatan, penyidikan 125 kegiatan, pra penuntutan/penuntutan 83 perkara dan eksekusi 42 perkara. Dalam kesempatan tersebut, mantan Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Jampidum Kejagung ini menyebutkan beberapa perkara yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Kejati Sumut.
Seperti perkara narkotika di Tanjungbalai Asahan yang melibatkan 15 orang yang terdiri dari 11 anggota Polri, 1 TNI dan 3 sipil. Perkara pembunuhan berencana terhadap wartawan di Simalungun, tindak pidana menyimpan dan memelihara satwa dilindungi serta perkara vaksin kosong.
Setelah Kajati Sumut menyampaikan paparannya, beberapa anggota DPR RI mengajukan pertanyaan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum. Pertanyaan dari anggota dewan, Taufik Basari yang menyoroti beban kerja yang tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Terutama dalam upaya kejaksaan melakukan pencegahan lewat penyuluhan hukum dan penangkapan DPO.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan menyampaikan agar satker yang ada saat ini benar-benar dimaksimalkan. Sama halnya dengan Hinca Pandjaitan dari Fraksi Demokrat yang menyarankan Kajati Sumut segera memetakan kinerja 100 hari ke depan.
"Secara khusus, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumut yang telah berinovasi dalam melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. Usulan Kampung Restoratif Justice yang disampaikan ke Kejagung diharapkan akan menjadi role model dalam penegakan hukum yang berkeadilan," tandas Hinca Pandjaitan.
Sementara itu, Romo HR Muhammad Syafi'i dan Arteria Dahlan menyoroti penanganan perkara pidana umum yang ada saat ini didominasi narkotika. Dalam proses penegakan hukum, tentunya harus arif dan bijaksana. Selain dihadiri Kajati Sumut, acara ini juga dihadiri para Asisten, para Kajari dan beberapa Kasi di Kejati Sumut.
Sementara dari Komisi III DPR RI dengan Ketua Tim H Ahmad Sahroni, Trimedya Panjaitan, H Arteria Dahlan, H Kahar Muzakir, Romo HR Muhammad Syafi'i, Hj Adde Rosi Khoerunnisa, Ir Hj Sari Yuliati, Habuburokhman, Muhammad Rahul, Eva Yuliana, Taufik Basari, Heru Widodo, NM Dipo Nusantara Pua Upa, Dr Hinca IP Pandjaitan XIII, Dr Didik Mukrianto, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, HM Nasir Djamil dan H Mulfachri Harahap. (rds)