![]() |
| Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak didampingi Kajati Sumut, Idianto dan Wakapolda Sumut, Brigjen Pol Dadang Hartanto saat menggelar konferensi pers. (Foto/Polda Sumut) |
Medan - Setelah menetapkan nahkoda berinisial H alias S warga Tanjungbalai sebagai tersangka dan menahannya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut kembali meringkus empat tersangka lain.
Kini, Polda Sumut telah menahan lima tersangka dalam kasus kapal ilegal yang membawa puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) karam di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan.
Empat tersangka yang baru ditangkap itu berinisial RD selaku Anak Buah Kapal (ABK), S selaku mekanik kapal, R selaku juru masak dan RR berperan sebagai penampung para PMI Ilegal yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia.
Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, pihaknya kini akan tiga tersangka lain yakni R yang mengorganisir sekaligus pemilik rumah penampungan, ST selaku koordinator dan SF selaku pemilik kapal.
"Kita akan kejar tiga orang lagi, termasuk pihak-pihak yang merekrut (PMI). Jadi kita nanti akan bekerjasama dengan Polda-Polda dari daerah asalnya," kata Panca didampingi Kajati Sumut Idianto, Wakapoldasu Brigjen Dadang Hartanto dan Dirreskrimum Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja saat menggelar konfrensi pers, Kamis (24/3/2022).
Untuk mencegah upaya pengiriman PMI ilegal kembali terulang, Panca mengaku akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Tak hanya itu, Polda Sumut bersama Kejati Sumut akan menerapkan pasal seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan tersebut.
Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, pihaknya kini akan tiga tersangka lain yakni R yang mengorganisir sekaligus pemilik rumah penampungan, ST selaku koordinator dan SF selaku pemilik kapal.
"Kita akan kejar tiga orang lagi, termasuk pihak-pihak yang merekrut (PMI). Jadi kita nanti akan bekerjasama dengan Polda-Polda dari daerah asalnya," kata Panca didampingi Kajati Sumut Idianto, Wakapoldasu Brigjen Dadang Hartanto dan Dirreskrimum Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja saat menggelar konfrensi pers, Kamis (24/3/2022).
Untuk mencegah upaya pengiriman PMI ilegal kembali terulang, Panca mengaku akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Tak hanya itu, Polda Sumut bersama Kejati Sumut akan menerapkan pasal seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan tersebut.
Selain pasal memperberat hukuman, Panca menegaskan, pihaknya akan menerapkan Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau money Laundring bagi para tersangka.
"Pengiriman WNI sebagai PMI ilegal sudah beberapa kali terjadi, ke depan ini tidak boleh lagi. Jadi kita akan bertindak tegas, tidak ada rasa kasihan. Kepada masyarakat, kita juga minta jangan mau memberi ruang kepada perekrut dengan iming-iming bekerja di luar negeri," tegas Panca.
Panca memaparkan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima atas kecelakaan kapal di Asahan. Dalam kejadian itu, sebanyak 84 PMI ilegal yang diangkut dalam kapal dapat diselamatkan, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia.
"Dari dua korban meninggal ini, satu jenazah sudah dikirim kembali ke Sulawesi Selatan. Sedangkan satu jenazah lagi sedang diproses untuk dikirim ke NTT," pungkasnya.
Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada 84 PMI ilegal yang selamat, diketahui bahwa mereka direkrut oleh agen di wilayah masing-masing dan dimintai uang mulai dari Rp4,5 juta hingga Rp6 juta.
Dari keterangan para PMI itu juga, diketahui bahwa mereka diberangkatkan pada Kamis (17/3/2022) dengan kapal mesin dari Tanjungbalai oleh nahkoda H alias S dan tersangka lain. Namun dalam perjalanannya, kapal mereka terpaksa berhenti karena air laut sedang surut. Kemudian pada pukul 03.00 WIB, kapal kembali berlayar.
"Setelah dekat di wilayah Malaysia, mereka berhenti karena takut kesiangan sampai di tujuan sehingga pihak keamanan menangkap mereka. Mereka menunggu di tengah perairan. Namun, karena adanya kerusakan kapal di samping melebihi muatan sehingga kapal karam," terang Kapolda Sumut.
Dari keterangan tersebut, maka Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap kelima tersangka itu. Selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, polisi yakin ada tindak pidana sebagaimana Pasal 81 atau Pasal 83 Tahun 2017 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Adapun ke-86 PMI ilegal terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berjumlah 27 orang, Nusa Tenggara Barat (NTB) 10 orang, Jawa Barat 6 orang, Jawa Timur 19 orang, Lampung 1 orang, Sulawesi Selatan 11 orang, Banten 2 orang, Sumut berjumlah 3 orang, Jateng 6 orang dan Jambi 1 orang. Terhadap PMI ini didapatkan keterangan bahwa 2 orang telah meninggal dunia atas nama Maria dan Basman dari Sulawesi Selatan serta NTT.
"Pengiriman WNI sebagai PMI ilegal sudah beberapa kali terjadi, ke depan ini tidak boleh lagi. Jadi kita akan bertindak tegas, tidak ada rasa kasihan. Kepada masyarakat, kita juga minta jangan mau memberi ruang kepada perekrut dengan iming-iming bekerja di luar negeri," tegas Panca.
Panca memaparkan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima atas kecelakaan kapal di Asahan. Dalam kejadian itu, sebanyak 84 PMI ilegal yang diangkut dalam kapal dapat diselamatkan, sedangkan dua orang lainnya meninggal dunia.
"Dari dua korban meninggal ini, satu jenazah sudah dikirim kembali ke Sulawesi Selatan. Sedangkan satu jenazah lagi sedang diproses untuk dikirim ke NTT," pungkasnya.
Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada 84 PMI ilegal yang selamat, diketahui bahwa mereka direkrut oleh agen di wilayah masing-masing dan dimintai uang mulai dari Rp4,5 juta hingga Rp6 juta.
Dari keterangan para PMI itu juga, diketahui bahwa mereka diberangkatkan pada Kamis (17/3/2022) dengan kapal mesin dari Tanjungbalai oleh nahkoda H alias S dan tersangka lain. Namun dalam perjalanannya, kapal mereka terpaksa berhenti karena air laut sedang surut. Kemudian pada pukul 03.00 WIB, kapal kembali berlayar.
"Setelah dekat di wilayah Malaysia, mereka berhenti karena takut kesiangan sampai di tujuan sehingga pihak keamanan menangkap mereka. Mereka menunggu di tengah perairan. Namun, karena adanya kerusakan kapal di samping melebihi muatan sehingga kapal karam," terang Kapolda Sumut.
Dari keterangan tersebut, maka Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap kelima tersangka itu. Selanjutnya, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, polisi yakin ada tindak pidana sebagaimana Pasal 81 atau Pasal 83 Tahun 2017 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.
Adapun ke-86 PMI ilegal terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berjumlah 27 orang, Nusa Tenggara Barat (NTB) 10 orang, Jawa Barat 6 orang, Jawa Timur 19 orang, Lampung 1 orang, Sulawesi Selatan 11 orang, Banten 2 orang, Sumut berjumlah 3 orang, Jateng 6 orang dan Jambi 1 orang. Terhadap PMI ini didapatkan keterangan bahwa 2 orang telah meninggal dunia atas nama Maria dan Basman dari Sulawesi Selatan serta NTT.
Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Siti Rolijah menjelaskan, sejak Januari sampai Maret 2022, pihaknya sudah mengamankan 613 PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Dari jumlah itu, lebih 300 orang sudah dipulangkan ke daerah asal.
"Jumlah ini sudah termasuk 84 pekerja migran yang diamankan di Polda Sumut baru-baru ini," jelasnya. Menurut Siti, seluruh PMI yang diamankan tersebut memang segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing, namun dilakukan secara bertahap mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.
Meski begitu, sebagian PMI ada juga yang memilih pulang menggunakan dana pribadi karena tidak mau menunggu lama. "Mereka yang mempunyai dana sendiri, biasanya pulang dengan anggaran sendiri. Jika menunggu pemerintah, tentu agak lama karena memang harus menunggu prosedur," cetusnya.
Sebelumnya diberitakan, kapal yang membawa PMI ilegal karam di perairan Asahan. Komandan Pos Badan SAR Nasional (Basarnas) Tanjungbalai Asahan, Ady Pandawa mengatakan peristiwa itu diperkirakan terjadi pada Sabtu (19/3/2022) sekitar pukul 06.00 WIB. (rds)
"Jumlah ini sudah termasuk 84 pekerja migran yang diamankan di Polda Sumut baru-baru ini," jelasnya. Menurut Siti, seluruh PMI yang diamankan tersebut memang segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing, namun dilakukan secara bertahap mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.
Meski begitu, sebagian PMI ada juga yang memilih pulang menggunakan dana pribadi karena tidak mau menunggu lama. "Mereka yang mempunyai dana sendiri, biasanya pulang dengan anggaran sendiri. Jika menunggu pemerintah, tentu agak lama karena memang harus menunggu prosedur," cetusnya.
Sebelumnya diberitakan, kapal yang membawa PMI ilegal karam di perairan Asahan. Komandan Pos Badan SAR Nasional (Basarnas) Tanjungbalai Asahan, Ady Pandawa mengatakan peristiwa itu diperkirakan terjadi pada Sabtu (19/3/2022) sekitar pukul 06.00 WIB. (rds)
