Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Ibu Korban Penganiayaan Minta Proses Hukum Mantan Satgas Cakra Buana PDI-Perjuangan Dilanjutkan

Rabu, 30 Maret 2022 | 20:37 WIB Last Updated 2022-03-30T13:40:48Z

Terdakwa, Halpian Sembiring Meliala saat menjalani sidang lanjutan. (Foto/Istimewa)

Medan - S
idang lanjutan perkara dugaan penganiayaan terhadap seorang pelajar hingga videonya sempat viral di medsos dengan terdakwa Halpian Sembiring Meliala (46) selaku mantan Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana PDI-Perjuangan kembali digelar di Ruang Cakra IV Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (30/3/2022).


Persidangan kali ini memasuki agenda keterangan saksi korban berinisial AFL (17) dan ibunya, ST. "Saya (sebagai ibu korban) memaafkan (terdakwa), pak. Tapi hukum tetap berjalan," tegas ST menjawab pertanyaan Hakim Ketua, Ahmad Sumardi.

Hal itu disampaikan ST tak lama setelah majelis hakim meminta terdakwa yang tinggal di Jalan AH Nasution Komplek Milala Mas Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor tersebut meminta maaf dan menyalami saksi korban.

"Besoknya kami bawa dia (AFL) ke rumah sakit untuk screening. Mendengung kupingnya sebelah kiri, pak. Untunglah kata dokternya hasilnya anakku ini gak apa-apa," ucap ST menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Febrina Sebayang dan Rahmi Shafrina.

Di bagian lain, salah satu tim penasihat hukum terdakwa sempat membantah keterangan ST. Karena setelah peristiwa, dia juga ikut bersama terdakwa dan Kepala Lingkungan (Kepling) setempat datang ke rumah sebagai orang tua korban untuk meminta maaf dan mau berdamai.

Namun, ibu korban tidak berada di rumah. Sebaliknya, ST tetap pada keterangannya semula. ST mengaku pernah ditelepon istri terdakwa dan seseorang mengaku penasehat hukum terdakwa. Namun, ST mengaku terdakwa tidak pernah datang ke rumahnya untuk minta maaf maupun menyampaikan permohonan berdamai.

Di persidangan, korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA tersebut juga sempat dicecar majelis hakim. Meski begitu, korban tetap pada keterangannya. "Kalau ukuran orang dewasa. Dipukul sampai 5 kali itu (bisa) bengkak-bengkak. Bukan bengkak aja," cecar hakim.

Korban yang masih remaja ini tetap pada keterangannya bahwa dia sempat lebih 5 kali dipukuli terdakwa ke arah pipi kiri sembari mempraktikkan tangan seperti menampar dan ada juga separuh dikepal.

Menjawab pertanyaan JPU, korban menerangkan bahwa setelah keluar dari salah satu pusat perbelanjaan, keretanya susah keluar. "Payah keluar (keretanya). Terus aku bilang: 'pak, geser'," ucap korban kepada terdakwa yang masih duduk di bangku kemudikan mobil.

"Sopan kali kau?," sambung korban menirukan ucapan terdakwa dengan nada marah-marah saat itu. Tidak lama kemudian, korban dipukuli dan ditendang.

Dalam dakwaan JPU Febrina Sebayang, pada Kamis 16 Desember 2021 lalu, perkara dugaan penganiayaan terhadap pelajar di bawah umur itu berawal saat korban berbelanja di salah satu minimarket, Jalan Pintu Air IV Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor.

Kemudian, terdakwa Halpian Sembiring Meliala datang mengendarai Land Cruiser Prado. "Saat itu, mobil yang dikendarai terdakwa menyenggol bagian belakang kereta milik korban yang telah terparkir di lokasi," ujar JPU.

Selanjutnya, korban keluar dari minimarket dan meminta terdakwa untuk meminggirkan mobilnya karena menghalangi jalan keretanya. Ketika itulah terdakwa langsung mendatangi dan melakukan penganiayaan terhadap korban.

"Terdakwa menendang hingga memukuli kepala korban karena sakit hati dengan ucapan korban yang tidak sopan. Peristiwa penganiayaan itu terekam CCTV dan viral di medsos," lanjut Febrina.

Keesokan harinya pada Jumat 17 Desember 2021 malam, orang tua korban membuat laporan ke Polrestabes Medan terkait penganiayaan yang dialami oleh putranya.

Setelah menerima laporan itu, polisi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di salah satu cafe kawasan Medan Johor pada Jumat 24 Desember 2021 malam.

"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," pungkas JPU. (rds)