Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

DPRD Sumut Desak Gubernur dan Bupati Cabut Izin Perkebunan Tak Jalankan Program Plasma

Minggu, 13 Maret 2022 | 20:51 WIB Last Updated 2022-03-13T14:56:28Z

 

Ketua Pansus Kebun Plasma  DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga saat menggelar pertemuan dengan Bupati Sergai Dharma Wijaya dan Kadis Pertanian Dedy Iskandar di Sei Rampah, baru-baru ini, membahas UU  No39/2014 tentang kewajiban perusahaan perkebunan membuat kebun plasma.(Foto/Istimewa)


Medan - Ketua Pansus Kebun Plasma DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga  mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan para bupati/wali kota di Sumut  untuk bertindak tegas mencabut izin perusahaan perkebunan di wilayahnya yang tidak konsisten menjalankan Undang-undang No 39/2014 tentang kewajiban membuat kebun plasma rakyat di areal perkebunan mereka.


"Kita minta dicabut saja izin perkebunan yang bandel tersebut,  kalau kewajiban membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas areal perkebunan tidak dijalankan,” kata Zeira Salim Ritonga,  Minggu (13/3/2022).


Ia mengatakan itu, menyampaikan hasil  kunjungan Pansus Plasma DPRD Sumut ke Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Disebutkannya, dari  83.000 hektar luas wilayah perkebunan sawit di Sergai yang dikelola puluhan perusahaan, secara keseluruhan wajib menjalankan UU No39/2014, yakni membangun kebun plasma.

  

"Tapi yang mengherankan kita, dari  19 perusahaan perkebunan yang diundang dalam pertemuan di kantor Bupati Sergai, seluruhnya  tidak menjalankan Undang-undang No 39 tentang kewajiban membangun kebun plasma untuk rakyat, sehingga Gubernur Sumut dan Bupati Sergai, harus memberikan teguran keras," katanya.


Ketua Fraksi Nusantara ini mengatakan, sesuai Undang-undang No39/2014 setiap usaha perkebunan, pemegang HGU wajib menjalankan program plasma 20 persen dari seluruh luas HGU yang ada. Jika tidak dilakukan, akan dikenakan sanksi denda hingga  pencabutan Izin perusahaan.

          

Melihat fakta yang terjadi di Sergai, Zeira melihat pemkab terkesan setengah hati mensosialisasikan  program plasma ini dijalankan  perusahaan perkebunan, karena 

Kadis Pertanian Sergai Dedy Iskandar SP MM dalam pertemuan dengan Pansus, keberatan dengan aturan yang sudah menjadi undang-undang tersebut, dengan alasan banyak perusahaan perkebunan  tidak memiliki lahan yang luas.

  

Bahkan, kata dia, Kadis Pertanian kepada Pansus, mengaku  pesimis akan program plasma rakyat tersebut. Padahal sangat baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.


Ditambahkan Zeira, kehadiran Pansus Plasma DPRD Sumut  bertujuan mensosialisasikan kepada perusahaan untuk menjalankan plasma, sebab sejak UU No 39/2014 disahkan selama 5 tahun, telah  diberi kompensasi pada perusahaan yang membangun kebun plasma.(ann).