Medan - Ketua Pansus Kebun Plasma DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan para bupati/wali kota di Sumut untuk bertindak tegas mencabut izin perusahaan perkebunan di wilayahnya yang tidak konsisten menjalankan Undang-undang No 39/2014 tentang kewajiban membuat kebun plasma rakyat di areal perkebunan mereka.
"Kita minta dicabut saja izin perkebunan yang bandel tersebut, kalau kewajiban membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luas areal perkebunan tidak dijalankan,” kata Zeira Salim Ritonga, Minggu (13/3/2022).
Ia mengatakan itu, menyampaikan hasil kunjungan Pansus Plasma DPRD Sumut ke Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai). Disebutkannya, dari 83.000 hektar luas wilayah perkebunan sawit di Sergai yang dikelola puluhan perusahaan, secara keseluruhan wajib menjalankan UU No39/2014, yakni membangun kebun plasma.
"Tapi yang mengherankan kita, dari 19 perusahaan perkebunan yang diundang dalam pertemuan di kantor Bupati Sergai, seluruhnya tidak menjalankan Undang-undang No 39 tentang kewajiban membangun kebun plasma untuk rakyat, sehingga Gubernur Sumut dan Bupati Sergai, harus memberikan teguran keras," katanya.
Ketua Fraksi Nusantara ini mengatakan, sesuai Undang-undang No39/2014 setiap usaha perkebunan, pemegang HGU wajib menjalankan program plasma 20 persen dari seluruh luas HGU yang ada. Jika tidak dilakukan, akan dikenakan sanksi denda hingga pencabutan Izin perusahaan.
Melihat fakta yang terjadi di Sergai, Zeira melihat pemkab terkesan setengah hati mensosialisasikan program plasma ini dijalankan perusahaan perkebunan, karena
Kadis Pertanian Sergai Dedy Iskandar SP MM dalam pertemuan dengan Pansus, keberatan dengan aturan yang sudah menjadi undang-undang tersebut, dengan alasan banyak perusahaan perkebunan tidak memiliki lahan yang luas.
Bahkan, kata dia, Kadis Pertanian kepada Pansus, mengaku pesimis akan program plasma rakyat tersebut. Padahal sangat baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
Ditambahkan Zeira, kehadiran Pansus Plasma DPRD Sumut bertujuan mensosialisasikan kepada perusahaan untuk menjalankan plasma, sebab sejak UU No 39/2014 disahkan selama 5 tahun, telah diberi kompensasi pada perusahaan yang membangun kebun plasma.(ann).