Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

DPRD SU Desak Distributor Kawal Ketat Penyaluran Pupuk Bersubsidi Hingga Pengecer

Kamis, 17 Maret 2022 | 16:30 WIB Last Updated 2022-03-17T09:30:02Z
Anggota DPRD Sumut, Salmon Sumihar Sagala SE (Foto/Istimewa)

Medan - Anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Salmon Sumihar Sagala SE mendesak distributor pupuk bersubsidi untuk mengkawal ketat penyaluran pupuk bersubsidi  mulai dari area lini satu  hingga  agen-agen pupuk dan  tingkat kios pengecer, untuk mempermudah akses petani mendapatkan pupuk bersubsidi.


"Kita mengingatkan  distributor jangan main-main dengan pendistribusian pupuk bersubsidi, karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman, tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi Covid-19 ini," kata Salmon Sumihar Sagala, Kamis (17/3/2022).


Penegasan itu diungkapkan Salmon Sagala menanggapi keluhan para petani di Kabupaten Karo terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal, masa pemupukan telah tiba, sehingga dikhawatirkan  pertumbuhan tanaman akan terganggu dan bisa terancam gagal panen.


"Dari keterangan Kadis Pertanian Karo,  stok produsen aman dan sedang dalam perjalanan. Terkendala pendistribusiannya (ekspeditur), karena yang dimuat hanya 2.000 ton untuk seluruh wilayah Sumbagut. Disini kita mendesak distributor untuk bergerak cepat penyalurannya, jangan biarkan petani terus kesulitan memperoleh pupuk setiap musim tanam tiba," tegas politisi PDI Perjuangan ini.


Ditambahkan anggota Komisi D ini, pemerintahan Presiden Jokowi  tidak pernah  main-main memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani, sehingga setiap tahunnya  menyetujui tambahan pupuk bersubsidi. Tapi keseriusan pemerintah ini jangan pula dimanfaatkan oleh kelompok tertentu melakukan "penyelewengan" pupuk bersubsidi.


"Kita merasa heran, setiap tahun ada tambahan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Tapi tiap  musim pemupukan atau penanaman tiba, tetap terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Disini perlunya  distributor mendeteksi penyaluran pupuk bersubsidi ini  hingga tingkat kios pengecer, guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan," tandas Salmon Sagala.


Ditambahkan mantan anggota DPRD Karo ini, Mentan (Menteri Pertanian) jauh-jauh hari telah mengingatkan  distributor agar  mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)  yang ditentukan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang sudah ditetapkan, agar petani bisa menikmati pupuk bersubsidi tersebut.


"Tapi tetap juga terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani,  dengan berbagai macam alasan. Misalnya, adanya  kendala  distribusi dari gudang, kekurangan kuota pupuk bersubsidi atau penyelewengan oleh mafia pupuk. Akibatnya, petani tetap merasa terzolimi," tandas Salmon sembari mengajak semua pihak untuk mengawasi secara ketat penyaluran pupuk ini hingga ke tingkat petani.(ann)