
Kerangkeng Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin-angin. (Foto/Istimewa)
Medan - Polda Sumut belum melakukan penahanan terhadap delapan tersangka kasus kerangkeng Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin-angin. Selain kooperatif, polisi menganggap ada alasan lain penahanan belum dilakukan, seperti masih terus mengembangkan kasus tersebut.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebutkan, penyidik masih terus ingin mendudukkan kasus ini secara terang benderang lantaran kerangkeng berdiri lebih dari 10 tahun. Dia melanjutkan, ada dugaan pelaku lain yang terlibat dan akan berpotensi menjadi tersangka.
"Jadi seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa Polda Sumut dalam hal ini penyidik Ditreskrimum tidak berhenti dari penetapan delapan tersangka. Kita masih terus mengembangkan peristiwa ini. Karena kita tahu bahwa rangkaian peristiwa ini terjadi di tahun 2010 sampai 2021," sebut Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada wartawan, Senin (28/3/2022).
Saat ini, polisi telah memeriksa lebih dari 80 saksi sejak penyelidikan hingga ditetapkannya delapan tersangka. Hadi menambahkan, penyidik tak ingin tergesa-gesa melakukan penahanan.
"Penyidik belum melakukan penahanan terhadap delapan tersangka karena saat ini masih terus mengembangkannya dan masih ada potensi pelaku lain yang terlibat," tambahnya.
Polda Sumut sendiri memiliki dasar dan pertimbangan masa penahanan dan juga masih adanya kemungkinan tambahan tersangka baru. Sehingga apabila polisi menahan delapan tersangka, namun kasus belum tuntas, maka para tersangka mau tak mau dibebaskan dari penahanan.
Apalagi para tersangka dijerat dengan Pasal 2, Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kita mengenakan undang-undang khusus atau lex spesialis ancaman hukumannya pun lebih berat. Artinya, penyidik ingin mendudukkan secara utuh dari mulai proses, cara dan tujuan sebagaimana penerapan pasal dalam TPPO," pungkas Hadi.
Polisi menyatakan, delapan tersangka berpeluang besar ditahan setelah semua proses rampung. "Jika hasil penyidikan setelah proses pemeriksaan butuh dilakukan oleh penyidik, kemungkinan dilakukan penahanan bisa terjadi," tutup Hadi.
Sebelumnya, Polda Sumut menetapkan delapan tersangka dalam kasus tewasnya tahanan di kerangkeng milik Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Peranginangin. Ada dua kasus yang polisi tangani. Pertama soal penganiayaan hingga menyebabkan kematian dan kedua terkait TPPO.
Adapun delapan tersangka kasus tewasnya tahanan dan TPPO kerangkeng adalah HS, IS, TS, RG, JS, DP, HG dan SP.
Terhadap tujuh tersangka berinisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG, polisi menjerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dengan ancaman hukuman 15 tahun ditambah 1/3 ancaman pokok.
Namun, terhadap SP dan TS, polisi menjerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Belakangan, tidak ditahannya delapan tersangka menuai kritik lantaran melepasliarkan mereka. Padahal, para tersangka dijerat pasal dan terancam penjara selama 15 tahun. (rds)