| Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. (Foto/Istimewa) |
Medan - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilai perlu dilibatkan mengatasi masalah pangan nasional, termasuk kelangkaan minyak goreng.
Pemerintah disarankan membuat suatu regulasi yang kuat terkait dengan kebutuhan pokok dalam negeri, agar memiliki daya tahan sektor pangan terutama barang-barang konsumsi yang strategis. Dengan demikian, masyarakat tidak terus menjadi korban ketidakstabilan harga.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam acara Gelora Talk bertajuk 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2/2022) sore, yang siaran persnya disampaikan kepada apacerita.id, Kamis (17/2/2022).
Fahri menilai kelangkaan minyak goreng terjadi akibat kurangnya antisipasi dari pemerintah,yang seharusnya melibatkan Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
Menurut Fahri minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat yang akan berefek domino pada kebutuhkan pokok lainnya dan saat ini menjadi problem struktural yang tidak diselesaikan pemerintah Indonesia.
Kelangkaan ini punya efek dan berkaitan dengan produk-produk lainnya atau kegiatan-kegiatan di sektor lain, seperti rumah tangga maupun bidang industri.
Karena itu, Fahri merasa heran dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Sebab, kelapa sawit sebagai bahan baku produk tersebut diproduksi secara masif dan surplus di tanah air.
"Kenapa barang yang kita produksi dalam jumlah yang masif dan surplus justru mengalami kerawanan," kata Fahri sambil menambahkan, seyogianya pemerintah bisa melihat potensi peningkatan permintaan atau demand terhadap crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.
Sebab, CPO yang dahulu dipakai sekadar konsumsi sekarang secara masif digunakan untuk keperluan energi terbarukan.
Apalagi, Presiden sudah meresmikan biofuel (biodesel) di Kalimantan Selatan yang salah satunya memakan banyak produk CPO.
Dikatakan, perluasan permintaan biofuel tersebut membuat potensi kelangkaan minyak goreng bisa terjadi.
Hal seperti itu, seharusnya bisa diantisipasi pemerintah dengan menempuh diversifikasi, dengan minyak kelapa karena kita punya garis pantai terpanjang di dunia.
Ekonom senior Faisal Basri menilai kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah pemerintah sendiri lewat kebijakan yang dibuat.
Akibatnya terjadi pergeseran besar dalam konsumsi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri.
Faisal mengemukakan, konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel.
Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar).
Menurutnya, konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020.
Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020.
Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi.
Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi.
"Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan.
Makanya, jangan cepat menyalahkan pengusaha, karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung dan tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak.
Untungnya lebih banyak kalau dijual ke biodiesel. Pemerintah yang tidak bisa memerintah," tambahnya.
Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Hasan Basri mengatakan, upaya pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan kelangkaannya di pasaran, hanya bertujuan menekan kegaduhan.
Hasan menolak pedagang disalahkan dalam hal kelangkaan minyak goreng, apalagi sampai ada tuduhan melakukan penimbunan.
Sebab, ada pasokan yang dibatasi, sehingga tidak berimbang dengan permintaan, akibatnya barang langka atau sulit ditemukan.
Partai Gelora Indonesia mempertanyakan kemampuan pemerintah mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Sebab, kelangkaan produk penting seperti minyak goreng menandakan barang keperluan lainnya bisa juga terjadi kelangkaan. (nz)