Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Krisis SDM Hakim Ancam Eksistensi Negara Hukum di Indonesia

Jumat, 11 Februari 2022 | 14:46 WIB Last Updated 2022-02-11T07:46:10Z

Marsudin Nainggolan. (Foto/Istimewa)

Medan
- Dampak dari moratorium penerimaan Calon Hakim (Cakim) sejak tahun 2017 berakibat pada kurangnya sumber daya Hakim di pengadilan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia.


Hal itu dikatakan Koordinator Peneliti Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) RI Marsudin Nainggolan, Jumat (11/2/2022).

Dijelaskan, moratorium penerimaan Cakim sangat mengancam eksistensi negara hukum yang menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, kuat dan merdeka dalam menjalankan fungsi judisial dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karena itu, pemberhentian penerimaan calon hakim ini lantaran adanya perubahan status hakim sebagai pegawai negeri sipil (PNS) kepada status hakim sebagai pejabat negara. 

Perubahan status hakim itu tidak disertai dengan adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai pola dan mekanisme rekrutmen hakim sebagai pejabat negara.

Idealnya tambahnya pasca perubahan status hakim tersebut, pengaturan terkait rekrutmen hakim sebagai pejabat negara harus diatur secara tersendiri dalam bentuk undang-undang tentang jabatan hakim,  yang merujuk pada UU Kekuasaan Kehakiman. 

Namun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang jabatan hakim hingga sekarang tidak kunjung disahkan.

Hal itulah yang menyebabkan stagnasi fungsi peradilan dan berpengaruh secara sistematis dan menyeluruh terhadap pelayanan fungsi peradilan di seluruh Indonesia.

Sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, dalam kaitannya dengan mengantisipasi stagnasi fungsi layanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden RI agar segera mengeluarkan Perpu tentang jabatan hakim.

"Setidaknya dalam tempo waktu singkat harus mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) tentang rekrutmen calon hakim, agar kondisi kekosongan hakim bisa teratasi," ujarnya.

Saat ini pengaturan rekrutmen hakim melalui Pepres sedang dikaji oleh Pusat Penelitian Hukum dan Peradilan MA RI di bawah Koordinator Peneliti Marsudin Nainggolan.

Bebeberapa tim peneliti sedang melakukan roadshow di beberapa daerah seperti Jakarta, Semarang dan Makassar.

Selain itu Tim juga ke sejumlah perguruan tinggi mendengarkan berbagai masukan dari para Pakar Hukum Tata Negara dan akademisi di beberapa perguruan tinggi.

Beberapa pakar hukum dalam kesempatan itu mendukung upaya yang dilakukan Mahkamah Agung melalui Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI tersebut. 

Mereka melakukan kajian dalam kaitannya dengan penyusunan naskah akademik sebagai argumentasi akademik penyusunan Perpres. 

Dengan demikian Perpres dapat dikeluarkan Presiden untuk mengatasi stagnasi fungsi pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia. (rd)