Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Ketua DPRD Sumut : Dinas PPPA Harus Gandeng Polri Antisipasi Perdagangan Manusia di Sumut

Selasa, 01 Februari 2022 | 21:49 WIB Last Updated 2022-02-01T14:49:51Z

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. (Foto/Apa Cerita)

Medan - Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengingatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut untuk  menggandeng aparat kepolisian, guna mencegah kejahatan perdagangan manusia melalui jejaring sosial  di Sumut. 

     
"Perdagangan manusia masih santer terjadi di tengah-tengah  masyarakat melalui jejaring sosial maupun Medsos. Perempuan dan anak-anak sebagai subjek yang lemah, sangat rentan menjadi korban, sehingga Dinas PPPA Sumut harus proaktif melakukan pencegahan," ucap Ketua DPRD Sumut, Selasa (1/2/2022).
     
Pernyataan ini disampaikan Baskami menanggapi pengaduan masyarakat  atas kerapnya  terjadi kekerasan seksual terhadap anak di daerah ini yang perkenalannya melalui jejaring sosial, sehingga lembaga legislatif gencar mensosialisasikan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak yang tentunya melibatkan berbagai instansi untuk turut serta melindungi kaum perempuan dan anak dimaksud.
     
"Dalam Perda itu, tidak saja peran pemerintah melindungi anak dari perdagangan dan kekerasan seksual, tapi peran masyarakat juga sangat dibutuhkan dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum, jika mengetahui adanya dugaan perdagangan manusia melalui internet," terang politisi PDI Perjuangan Sumut itu
    
Baskami mengakui, di era digital ini, tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak kerap terjadi. Tujuannya macam-macam, mulai dari pekerja seksual, eksploitasi kerja dan lainnya, sehingga Dinas PPPA Sumut harus cekatan mengakses informasi digital, agar aksi kejahatan ini bisa terdeteksi.
    
Untuk meminimalisir perdagangan manusia ini, lanjut Baskami, pihaknya meminta dinas terkait untuk terus melakukan penyuluhan maupun  sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan manusia di era modern ini, agar pelaku kejahatan dimaksud bisa segera diberantas. (ab)