Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Istri Mantan Petinju Dunia Ajukan Banding Usai Divonis 2 Tahun Penjara

Selasa, 15 Februari 2022 | 02:08 WIB Last Updated 2022-02-14T19:08:47Z

Herawaty, istri mantan petinju dunia Suwito Lagola di Kantor LBH Medan beberapa waktu lalu. (Foto/Istimewa)

Medan
-  Herawaty, istri mantan petinju dunia Suwito Lagola akan menempuh upaya banding usai hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara.


Istri mantan petinju juara dunia kelas Welter Boxing Federation (WBF) itu divonis bersalah oleh Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis pada persidangan 8 Februari lalu. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 378 jo 55 ayat  (1) ke 1 KUHPidana.

LBH Medan selaku tim kuasa hukum Herawaty, akan melakukan banding, sebab vonis tersebut dinilai janggal, dikarenakan diduga hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan.

"Semisal banyaknya kebohongan yang diduga dilakukan M dan S pada saat pemeriksaan diantaranya mengatakan telah menerima uang sebesar Rp150.000.000 dari K. Padahal di persidangan K dan saksi lainya yaitu E, D dan ST menyatakan jika uang tersebut telah dipotong 10 persen terlebih dahulu oleh K sebagai uang administrai dan bunga per bulan," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, dalam keterangan tertulis yang diterima apacerita.id, Senin (14/2/2022).

Menurutnya, majelis hakim juga mengabaikan fakta lain, yakni kasus menjerat Herawaty seharusnya bukanlan ranah pidana melainkan perdata, serta hakim juga dinilai mengabaikan fakta, bahwa  seyogianya Herawaty tidak pernah menerima uang dari K.

"Kejanggalan tersebut  sangat nyata terlihat ketika majelis menjatuhkan putusan yang aneh dan bertentangan dengan hukum. Di mana majelis hakim menjatuhkan putusan penjara selama 2 tahun terhadap Herawaty dan memutus masing-masing 1 tahun dan 4 bulan terhadap M dan S yang disangkakan pelaku penipuan. Hal ini menegaskan adanya kejanggalan atas putusan," ujarnya.

Selain itu, kata Irvan,  hakim yang memutus perkara, telah membuat disparitas putusan dan pengabaian fakta-fakta yang terbukti di persidangan. "Perlu diketahui kejanggalan bukan hanya pada putusan saja namun sebelumnya terjadi pada tuntutan JPU. Adapun JPU menuntut Herawaty dengan tuntutan 2 tahun dan 6 bulan penjara," ungkapnya.

Ia mengatakan, terdakwa lainnya, M dan S dituntut JPU dengan 2 tahun penjara padahal disangkakan sebagai pelaku tindak pidana. 

Sedangkan Herawaty, dalam hal ini disangkakan turut serta melakukan tindak pidana terhadap perbuatan M dan S. Ketiganya diduga melakukan penipuan terhadap K sehingga merugikan korban sebasar Rp150.000.000.

"Padahal LBH Medan dalam pledoi dengan tegas meminta Herawaty sudah seharusnya diputus lepas (onslag) karena perkara a quo merupakan perkara perdata,"ujarnya.

Sebab, dalam faktanya apa yang dituduhkan JPU adalah tidak benar karena Herawaty tidak pernah melakukannya. Sehingga menguatkan LBH Medan jika telah terjadinya kriminalisasi terhadap Herawaty.

Menurutnya, hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Kasus yang menjerat Herawaty, berawal dari adanya dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan K (korban) pada tahun 2020
berdasarkan laporan polisi nomor: LP/103/II/2020/SU/LKT di Polres Langkat, tertanggal 10 Februari 2020 atas dugaan tindak pidana penipuan yang telah terjadi pada tanggal 25 Juni 2018 dengan terlapor Herawaty. (rm).