Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

DPRD Sumut Minta Pemerintah Kaji Ulang Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah

Selasa, 22 Februari 2022 | 21:47 WIB Last Updated 2022-02-22T14:47:42Z

Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga. (Foto/Istimewa)

Medan - Kebijakan pemerintah yang mencantumkan kartu BPJS menjadi syarat layanan publik termasuk jual beli tanah, naik haji dan umroh diminta agar dikaji ulang.


Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menegaskan, kebijakan tersebut kurang tepat dilaksanakan di saat masih banyak masyarakat yang belum jadi peserta BPJS Kesehatan.

"Saya kira penggunaan wajib BPJS untuk beli tanah, haji dan umroh terlalu berlebihan serta perlu dikaji ulang. Khususnya untuk jual beli tanah karena sangat memberatkan bagi masyarakat menengah ke bawah," tegas Zeira Salim saat diwawancarai wartawan, Selasa (22/2/2022).

Menurut Bendahara DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumut ini, penerapan BPJS Kesehatan bersifat kumulatif satu keluarga. Sehingga bagi masyarakat yang memiliki keluarga besar sangat memberatkan terutama keluarga yang masih menerima gaji UMR.

"Kecuali jika nanti pemerintah telah menggratiskan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah wajar menerapkan aturan atau persyaratan menyertakan fotokopi kartu BPJS Kesehatan mengurus surat tanah, naik haji, umroh maupun urusan lainnya," pungkas Zeira Salim.

Zeira melihat, saat ini kurang tepat diterapkan kebijakan pemerintah yang tidak populis tersebut. Karena masih banyak masyarakat yang belum masuk jadi peserta BPJS Kesehatan. Sehingga kalau tetap diberlakukan, tentunya banyak rakyat yang merasa terzolimi di negeri sendiri.

"Dapat dipastikan banyak masyarakat akan terkendala dalam mengurus layanan publiknya. Sebab, masih banyak yang tidak mampu atau belum tercover oleh jaminan sosial yang ditanggung pemerintah. Tentu hal ini akan menambah buruk citra pemerintah," ucap Wakil Ketua Komisi B ini.

Pernyataan itu dilontarkan Zeira Salim menanggapi kebijakan pemerintah yang mulai  menerapkan syarat baru pendaftaran hak atas tanah, naik haji dan umroh maupun kebijakan publik lainnya harus menyertakan foto copy kartu BPJS Kesehatan terhitung dimulai pada 1 Maret 2022. (rds)