Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti. (Foto/humas DPD RI)
Medan - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait Presidential Threshold (ambang batas) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Rencana itu disepakati oleh anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/2/2022).
"Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh ketika rapat dengar pendapat, FGD dan kunjungan kerja, DPD RI secara kelembagaan akan mengajukan judicial review terkait presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi," ucap Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti dalam siaran pers yang diterima apacerita.id, Sabtu (19/2/2022).
LaNyalla mengatakan, bahwa wacana Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Presidential Threshold bukan gagasan baru.
Sudah menjadi diskursus publik sejak tahun 2003 atau 2004 saat bekerjanya Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR dan menjelang Pemilu tahun 2009.
Menurutnya, setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi dukungan atas usul calon perseorangan maupun Presidential Threshold.
Pertama kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap pelaksanaan demokrasi. Kedua rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketiga semakin kuatnya dukungan atas ide calon perseorangan dan wacana Presidential Threshold 0%.
Menyikapi ketiga hal ini, DPD RI telah berupaya untuk memasukkan usulan RUU tentang Pemilihan Umum ke dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 namun tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah.
Karena itu ada upaya hukum dari beberapa anggota DPD RI yang telah melakukan judicial review terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK.
"Kami mendukung upaya tersebut," urai LaNyalla. (nz)