Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Anggota DPR RI Tercengang dengar Usulan KPU anggarkan 76 T untuk Pemilu 2024

Rabu, 23 Februari 2022 | 01:01 WIB Last Updated 2022-02-22T18:01:15Z

Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat Hinca Panjaitan. (Foto/Istimewa)

Jakarta
- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hinca Panjaitan menyinggung besarnya anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk pemilu di tahun 2024 mendatang.


Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu mengaku tercengang mendengar pagu anggaran Pemilu 2024, yang mencapai Rp 86 Triliun yang kemudian dirasionalisasikan oleh KPU dengan angka Rp 76,6 triliun sebagai usulan akhir oleh KPU.

Menurutnya, angka ini naik lebih dari tiga kali lipat dibanding pagu anggaran Pemilu sebelumnya atau Pemilu 2019, yang hanya Rp 25 triliun.

“Lompatan anggarannya sangat jauh sekali. Lebih dari tiga kali lipat. Saya tentunya meminta, agar biaya yang digunakan untuk perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut dapat dirasionalisasi, dan dilakukan efisiensi pada beberapa sektor,” kata Hinca seperti dikutip, Selasa (22/2/2022).

Dia menuturkan, demokrasi memang membutuhkan biaya. Tapi, tak harus bengkak.

Terpenting, lanjut dia, Pemilu bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang berdayaguna, untuk mengurus 270 juta warga Indonesia.

“Apakah mencari orang-orang seperti itu, harus menguras kas negara begitu dalam? Tentu tidak,” tegasnya.
Hinca pun menyebut, Pemilu 2019 menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah dan penyelenggara Pemilu. Jangankan masalah teknis, soal fundamental saja masih banyak berdebat.

“Hal terpenting yang harus saya tekankan di sini ialah terjaminnya integritas penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Tak hanya itu, Hinca juga mengingatkan, publik belum lupa dengan tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jatuh sakit dan meninggal dunia, akibat penyelenggaraan Pemilu serentak yang untuk kali pertama dilakukan.

“Saya minta kepada KPU, agar penambahan anggaran ini dikhususkan untuk penambahan sumber daya petugas. Supaya bisa meminimalisir kelelahan. Belum lagi, kita masih menghadapi virus COVID-19 yang belum berhenti penyebarannya,” ungkap politisi asal Sumatera Utara itu.

Sekali lagi, Hinca tidak ingin banyak anak bangsa yang harus meregang nyawa.

“Demokrasi tidak sekejam dan semahal itu. Berpestalah secukupnya, demi membangun bangsa ini sebaik-baiknya,” tandas Hinca.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi usulan anggaran Pemilu 2024 dari sebesar Rp86 triliun menjadi Rp76,6 triliun. Angka Rp76,6 triliun menjadi hasil rasionalisasi sebagai usulan akhir KPU.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, mengungkapkan anggaran Pemilu 2024 memang mengalami kenaikan signifikan dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu

"Mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding anggaran KPU pada Pemilu 2019," ujar Pramono, Rabu, 16 Februari 2022. 

Pramono menjelaskan, KPU melihat kebutuhan anggaran Pilpres 2024 dan Pilkada dalam penyusunannya. Kemudian, KPU melakukan penyusunan petunjuk teknis tata kelola termasuk pertanggungjawaban anggaran pemilu dan pilkada.

"Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perhitungan, adalah penambahan jumlah pemilih dan jumlah tempat pemungutan suara," kata Pramono.

Menurutnya, KPU memprediksi pemilih pada 2024 meningkat dari 192 juta menjadi lebih dari 200 juta. "Kenaikan anggaran juga memperhitungkan penambahan honor badan ad hoc dari Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta," ungkap Pramono. 

Menurutnya, biaya kebutuhan alat pelindung diri juga menjadi faktor yang perlu dimasukkan di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Serta pemenuhan sarana dan prasarana kantor.

Selanjutnya, adalah penyesuaian harga karena inflasi dalam lima tahun terakhir juga jadi bahan pertimbangan.

"Jadi itu beberapa di antara pertimbangan mengapa usulan anggaran KPU meningkat agak signifikan," jelas Pramono.

Sebelumnya, KPU mengusulkan anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 86 triliun. Namun, usulan ini dikritik lantaran dinilai terlalu besar.

Pasalnya, anggaran Pemilu 2019 adalah Rp 25,59 triliun. Sementara anggaran Pemilu 2014 adalah Rp 15,62 triliun. (nz)